Luhut: Jangan Berburuk Sangka soal Pengadaan Helikopter Kepresidenan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta pengadaan helikopter VVIP jenis Agusta Westland AW-101 tidak terus dikritik.

Ia mengatakan bahwa pengadaan helikopter itu baru sekadar wacana.

"Jangan terus buruk sangka. Itu baru wacana yang dikembangkan. Nanti, jadi atau tidak, kita lihat," kata Luhut di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Luhut mengatakan, rencana pengadaan helikopter VVIP itu akan dibahas kembali setelah Presiden Joko Widodo kembali dari Paris.

Jokowi ke Paris untuk menghadiri konferensi perubahan iklim dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada Selasa (1/11/2015) sore atau Rabu (2/11/2015).

Presiden Joko Widodo pada pertengahan tahun depan direncanakan tidak lagi menggunakan helikopter kepresidenan jenis lama, yakni Super Puma, produksi tahun 1980.

TNI Angkatan Udara akan menggantinya dengan yang baru, yaitu Agusta Westland AW-101.

Helikopter AW-101 tercatat memiliki standar pengamanan modern, seperti perahu karet dan sarana bantalan udara yang mengembang seperti air bag (kantong udara) saat terjadi benturan.

Helikopter tersebut mampu mengangkut 13 penumpang dan memiliki kenyamanan serta ruang kabin yang lebih luas dibandingkan dengan helikopter Super Puma.

Helikopter kepresidenan jenis Agusta Westland AW-101 rencananya akan dioperasikan oleh Skuadron Udara 45 VVIP, yang berpangkalan di Lanud Halim.

Selama ini, Skuadron Udara 45 yang dibentuk sejak tahun 2011 mengoperasikan lima helikopter Super Puma.

Mereka sebelumnya tergabung dalam Skuadron Udara 17 VVIP yang mengoperasikan pesawat fixed wing dan rotary wing (helikopter).

Peremajaan helikopter itu sejalan dengan pengadaan heli serbu AH-64 Apache untuk TNI Angkatan Darat dan helikopter anti-kapal selam untuk TNI Angkatan Laut.

Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Halim Perdanakusuma Mayor (Sus) Dodo Agusriadi menambahkan, Skuadron Udara 45 selama ini telah mengamankan transportasi presiden, wapres, serta pejabat tinggi negara lainnya di Jawa dan luar Jawa.