Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Kereta Api Makassar-Manado Beroperasi 2018

Kompas.com - 25/11/2015, 14:48 WIB

SULAWESI SELATAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap jalur Kereta Api (KA) Trans Sulawesi yang menghubungkan Makassar (Sulsel) hingga Manado (Sulut) dapat tersambung dan dapat beroperasi pada 2018.

"Diharapkan tahun 2018 rel KA ini tersambung dan beroperasi," kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai meninjau proyek Rel KA Trans Sulawesi di Kabupaten Barru Sulsel, Rabu (25/11/2015), seperti dikutip Antara.

Presiden menyebutkan, semua patut bersyukur karena konstruksi rel KA dari Makassar ke Pare-Pare dan nanti ke Manado sudah mulai terlihat.

"Memang saat ini baru mencapai enam KM, tapi kita berharap tahun depan ke Pare-Pare sekitar 145 KM terealisasi. Tahun depan juga mulai dibangun dari Manado ke sini," kata Presiden.

Presiden mengatakan, progres proyek KA itu sesuai dengan rencana. Ini akan tersambung dengan Makassar New Port dan bandara.

Kepala Negara juga menyebutkan, selama pekerjaan konstruksi, juga ada penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak karena sudah dipesan ke Ditjen Perkeretaapian agar menyerap banyak tenaga kerja.

"Nanti dioperasikan oleh PT KAI juga kita minta agar disiapkan dari masyarakat sekitarnya. Manajemen dan karyawan semua dari masyarakat daerah sekitarnya," kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan, KA Trans Sulawesi nantinya memang bukan kereta cepat. Namun, dengan kecepatan 200 km per jam sudah lebih cepat dari mobil.

Presiden juga mengatakan bahan atau material pembangunan proyek itu hampir 100 persen menggunakan produk dalam negeri seperti bantalan dari WIKA, pengunci dari Pindad.

"Memang relnya masih dari Jepang, tapi hampir 100 persen dari dalam negeri," katanya.

Mengenai adanya kebutuhan tambahan anggaran, Presiden mengatakan, sudah ada alokasi dan jika diperlukan tambahan akan dimasukkan dalam APBN Perubahan.

Untuk pembebasan lahan, kata Presiden, pemerintah pusat melalui APBN juga membantu penyediaan lahan.

Menurut Jokowi, Pemerintah tetap berkomitmen dalam penyediaan infrastruktur daerah di seluruh Indonesia.

"Ini tidak hanya di sini, di tempat lain juga ada. Di Papua baru studi, semester depan mungkin selesai sehingga tahun depan sudah mulai konstruksi," katanya.

Presiden berharap dengan semakin memadainya berbagai infrastruktur, maka biaya transportasi, logistik dan distribusi akan lebih murah. Dampaknya, harga barang lebih murah.

"Kalau ada kereta api, ada transportasi laut, kita pastikan biaya transportasi, distribusi lebih rendah, biaya logistik lebih murah, harga barang juga lebih rendah," kata Presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com