Hasyim Muzadi: Pencatutan Nama Presiden Itu Kriminal Kenegaraan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Hasyim Muzadi, mengatakan bahwa pencatutan nama Presiden Joko Widodo terkait negosiasi dengan Freeport adalah tindakan yang mencemarkan nama baik Presiden sebagai simbol negara.

Jika tuduhan itu benar, ia meminta adanya proses hukum.

"Sebetulnya, kalau yang dicatut orang biasa, itu pencemaran nama baik. Namun, kalau kepala negara, itu kriminal kenegaraan," ujar Hasyim Muzadi saat ditemui di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).

Menurut Hasyim, pencatutan tidak hanya merugikan Jokowi secara personal, tetapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. (Baca: Fadli Zon: Mungkin Pak Novanto Dijebak)

Untuk itu, agar nama baik tersebut dapat dipulihkan, pihak yang mencatut harus bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Bukan soal personal, kepala negara rela atau tidak, tetapi ini menyangkut lambang, maka harus diselamatkan lambang negara itu," kata Hasyim.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. (Baca: JK Terganggu Namanya Dicatut)

Novanto juga disebut meminta PT Freeport untuk melakukan divestasi saham sebesar 49 persen untuk pembangunan proyek listrik di Timika. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.

Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

"Presiden khusus dengan Freeport sangat perhatian, khususnya bagi hasil, CSR, untuk kepentingan rakyat dan rakyat Papua. Kita tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan," kata Novanto.