Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Menyadari Dampak Bencana Asap terhadap Kesehatan

Kompas.com - 01/11/2015, 10:36 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyadari bahwa dampak bencana asap terhadap kesehatan warga bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, Wapres menekankan agar bencana asap yang muncul akibat kebakaran lahan ini segera diselesaikan.

"Korban asap ini sebenarnya bukan hanya terjadi hari ini tetapi jangka panjang. Akibatnya kalau kita tidak selesaikan segera, asap yang dihirup itu bisa saja hari ini langsung orang sakit, tetapi bisa juga jangka panjang," kata Kalla di Masjid Istiqlal Jakarta selesai mengikuti shalat istisqa atau minta hujan, Minggu (1/11/2015).

Shalat minta hujan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah meminta pertolongan Yang Maha Kuasa dalam menghadapi bencana asap akibat pembakaran lahan. Shalat ini juga diikuti sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Pendayagunaan Aparatuer Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

Turut pula Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Musyawarah Nasional Surabaya Romahurmuzy, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin dalam shalat minta hujan ini.

Wapres mengatakan, anak-anak yang terkena dampak asap cenderung berpotensi mengidap penyakit lainnya ketika dewasa. Oleh karena itu, pemerintah terus memaksimalkan upaya penanggulangan bencana, termasuk dengan melakukan evaluasi.

Selain upaya pemadaman titik api, pemerintah bakal melakukan restorasi atau perbaikan fungsi lahan gambut sebagai upaya jangka panjang.

"Karena ada asap itu yang terbesar datang dari lahan gambut atau hutan jangka panjang, maka sebabnya harus diselesaikan. Tadi antara lain penyelesaiannya kebakaran dan kedua restorasi kepada gambut itu secara nasional," sambung Kalla.

Menurut Kalla, rencana konferensi ini dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan.

"Dan, diatur oleh kehutanan karena harus kita punya kesepakatan nasional dulu, baru apa nanti ditanya dengan dukungan internasional karena butuh teknologi ini," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com