Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Kereta Cepat, Apa Sudah Waktunya? Apa Benar untuk Keadilan?

Kompas.com - 27/10/2015, 14:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tidak sejutu pada pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Megawati, pembangunan jalur kereta lebih tepat dilakukan di wilayah Indonesia Timur.

"Kereta cepat, apa benar sudah waktunya? Apa benar untuk keadilan?" kata Megawati di Jakarta Convention Center, Selasa (27/10/2015).

Mantan Presiden Republik Indonesia itu menuturkan, membangun jalur kereta di wilayah Indonesia Timur lebih baik ketimbang membangun jalur kereta cepat tujuan Jakarta-Bandung.

Ia mengaku akan menyampaikan usulannya itu kepada Presiden Joko Widodo. (Baca: Emil Salim Kritik Proyek Kereta Cepat)

"Jangan kereta cepat. Double track dulu (di Indonesia Timur). Boleh kan usul," kata Megawati.

Badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia dan BUMN Tiongkok resmi membentuk anak usaha patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China seusai menandatangani joint venture agreement.

Kesepakatan itu juga merupakan kelanjutan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerja sama proyek kereta cepat ini merupakan langkah bahwa pengerjaan suatu proyek besar bisa dilakukan bussiness to business (B to B). (Baca: Proyek KA Cepat, Jonan Belum "Sahkan" Perusahaan Patungan BUMN Indonesia-China)

Tarif kereta cepat jalur Jakarta-Bandung nantinya sebesar Rp 200.000 sampai Rp 225.000 per penumpang. (Baca: Tarif Kereta Cepat Rp 200.000-Rp 225.000 Per Penumpang)

Rencananya, kereta cepat memiliki panjang jalur 150 kilometer (km) dan akan melewati delapan stasiun, mulai dari Gambir, Manggarai, Halim Perdanakusuma, Karawang, Walini, Bandung Barat, Kopo, dan Gedebage.

Ditargetkan, pembangunan dimulai pada awal 2016, dan selesai pada 2018. Adapun pengoperasian dimulai pada kuartal pertama 2019. (Baca: Dukung Kereta Cepat, Karyawan PT KAI Akan Dikirim ke China)

Pada pelaksanaannya, China mendapat jatah saham 40 persen, sedangkan 60 persenPemerintah Indonesia melalui perusahaan patungan PT Pilar Sinergi BUMN.

Total investasi kereta cepat sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan pembiayaan dari China Development Bank sebesar 75 persen, sedangkan sisanya dari ekuitas konsorsium BUMN dan PT China Railways International Co, Ltd.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com