Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: Megawati Dianggap Dominan Pengaruhi Jalannya Pemerintahan

Kompas.com - 25/10/2015, 21:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Publik yakin bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo mendapat pengaruh dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kesimpulan itu muncul dalam survei yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 14-21 Oktober 2015. Survei itu mencatat bahwa dari 1.183 responden, sebanyak 82,5 persen di antaranya menganggap bahwa Megawati memengaruhi pemerintahan.

"Megawati masih dianggap dominan memengaruhi jalannya pemerintahan," kata peneliti CSIS, Arya Fernandez, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Sayangnya, survei itu tidak menanyakan alasan-alasan yang membuat responden menganggap demikian. Namun, Arya menilai bahwa publik bisa melihat pengaruh besar Megawati sejak pemilu presiden tahun lalu.

Megawati dinilai sebagai sosok sentral yang menunjuk Jokowi menjadi petugas partainya untuk menjadi bakal calon presiden. Megawati juga dianggap sebagai sosok yang berperan dalam penyusunan kabinet.

Kabinet yang semula dijanjikan profesional, tanpa bagi-bagi kursi, justru cukup banyak diisi oleh orang-orang PDI-P atau yang dekat dengan partai berlambang banteng itu.

"Dalam pembentukan kabinet, faktor Megawati sangat kentara," ucap Arya.

Arya juga berpendapat bahwa perombakan kabinet tidak lepas dari peran Megawati. Hal tersebut bisa dilihat dari masuknya politisi senior PDI-P, Pramono Anung, yang menggantikan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto.

Selain itu, Arya menengarai bahwa kedatangan Megawati ke Istana Kepresidenan, Sabtu (24/10/2015) siang kemarin, terkait isu reshuffle kedua.

Survei itu juga memunculkan tokoh-tokoh lain, yang dianggap memengaruhi kebijakan Jokowi. Namun, jumlah suaranya tidak signifikan. Setelah Megawati, ada Wakil Presiden Jusuf Kalla (9,2 persen), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (3,4 persen), Ketua Umum Hanura Wiranto (1,1 persen), dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (0,2 persen).

Responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 3,6 persen.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar +/- 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com