Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din: Hari Santri Nasional Romantis ke Belakang, Tidak Jelas ke Depan

Kompas.com - 22/10/2015, 18:18 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com- Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menuturkan Hari Santri yang telah ditetapkan 22 Oktober merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap pendidikan Islam.

"Hari Santri yang ditetapkan hari ini jangan hanya momentum untuk mengenang perjuangan santri dan ulama pada masa sebelum kemerdekaan dulu. Namun, peringatan tersebut harus mampu meningkatkan peran santri dalam berkontribusi kepada pembangunan bangsa," kata Din Syamsuddin, di Bandung, Kamis (22/10/2015).

Menurut dia, Hari Santri ini belum memiliki visi yang bagus untuk perjalanan bangsa ke depan dan momentum ini hanya sebatas mengenang peristiwa resolusi jihad yang dilakukan santri dan ulama pada masa pra kemerdekaan dulu.

"Harus diingat bahwa hari nasional itu merupakan momentum untuk lompatan ke depan. Seperti memperingati hari kemerdekaan. Kalau Hari Santri ini agak romantis ke belakang, ke depannya enggak tahu," kata Din.

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai definisi santri itu sendiri karena selama ini terdapat pemahaman yang berbeda mengenai santri itu sendiri.

"Ada dua pemahaman yang selama ini dikristalisasikan oleh hasil penelitian antropolog. Itu menimbulkan masalah di kalangan umat Islam. Selama ini kita berjuang mencairkan dikotomi santri abangan, proses ini sudah berlanjut dengan baik," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Din, istilah Hari Santri ini akan lebih baik jika diganti dengan hari pendidikan Islam.

"Kalau saya lebih cenderung jika hari santri itu dikaitkan dengan lembaga pendidikan pesantren, lebih kepada menjadi hari pendidikan Islam. Itu lebih bermakna," kata dia.

Ia menyontohkan dengan penamaan tersebut maka berbagai kegiatan bisa dilakukan dalam rangka memperingati hari pendidikan Islam.

"Boleh jadi ada olimpiade sains di kalangan sekolah-sekolah Islam, karya ilmiah remaja. Kalau dipakai pada hari resolusi jihad, ya mungkin seperti yang sekarang ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com