Mencermati Arah Penurunan Apresiasi

JAKARTA, KOMPAS - Berlangsungnya "pengadilan" politik publik terhadap satu tahun usia pemerintahan seolah menjadi momok bagi siapa pun presiden yang tengah berkuasa. Dalam kurun itu, lebih banyak presiden yang terperangkap dalam fenomena arus penurunan apresiasi ataupun ekspektasi publik.

Sekadar contoh adalah peristiwa yang berlangsung di Amerika Serikat. Survei opini publik yang dilakukan Gallup mengungkapkan, sebagian besar presiden yang berkuasa di negara itu tidak mampu terhindar dari tren penurunan apresiasi publik dalam satu tahun usia pemerintahan. Nama-nama tenar presiden AS, mulai dari era kepemimpinan Harry Truman (1945-1953), Lyndon Johnson (1963-1969), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981), Ronald Reagan (1981-1989), periode pertama Bill Clinton (1993-2001), hingga Barack Obama (2009-kini), tidak lepas dari kondisi itu. Hanya John F Kennedy (1961-1963) dan George HW Bush (1989-1993) yang berhasil lolos dari fenomena ini.

Penilaian masyarakat Inggris terhadap perdana menterinya pun tak jauh berbeda. Kecuali Tony Blair (1997- 2007) yang mampu menjaga sentimen positif, publik lebih banyak menyatakan ketidakpuasan terhadap perdana menteri mereka saat setahun pemerintahannya. Rekaman hasil survei Ipsos MORI menunjukkan, pada era Margaret Thatcher (1979-1990), John Major (1990-1997), Gordon Brown (2007-2010), dan David Cameron (2010-kini), terjadi penurunan apresiasi setelah satu tahun usia pemerintahan berlangsung.

Di Indonesia, penurunan apresiasi dan ekspektasi publik terhadap kinerja presiden juga dialami presiden pada era Reformasi. Setelah era Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, kini giliran Joko Widodo.

Mengapa tradisi penurunan apresiasi itu berlangsung, khususnya pada satu tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi?

Setidaknya ada dua perspektif yang dapat digunakan. Pertama, dari sisi esensi opini publik. Opini publik merupakan hasil agregasi persepsi individu terhadap suatu persoalan yang menjadi perhatian mereka.

Menggunakan cara pandang ini, penurunan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dapat dibaca sebagai peningkatan ketidakpuasan publik terhadap kinerjanya. Lebih khusus lagi, ketidakpuasan itu merupakan respons atas belum terpenuhinya tuntutan publik terhadap persoalan ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, ataupun penegakan hukum yang diekspektasikan kepada Presiden.

Dibandingkan dengan penilaian sebelumnya dan penilaian masa-masa awal pemerintahan, hasil survei kali ini menunjukkan kelompok masyarakat yang beralih pandangan menjadi tidak puas makin bertambah.