Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mencermati Arah Penurunan Apresiasi

Kompas.com - 20/10/2015, 19:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Berlangsungnya "pengadilan" politik publik terhadap satu tahun usia pemerintahan seolah menjadi momok bagi siapa pun presiden yang tengah berkuasa. Dalam kurun itu, lebih banyak presiden yang terperangkap dalam fenomena arus penurunan apresiasi ataupun ekspektasi publik.

Sekadar contoh adalah peristiwa yang berlangsung di Amerika Serikat. Survei opini publik yang dilakukan Gallup mengungkapkan, sebagian besar presiden yang berkuasa di negara itu tidak mampu terhindar dari tren penurunan apresiasi publik dalam satu tahun usia pemerintahan. Nama-nama tenar presiden AS, mulai dari era kepemimpinan Harry Truman (1945-1953), Lyndon Johnson (1963-1969), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981), Ronald Reagan (1981-1989), periode pertama Bill Clinton (1993-2001), hingga Barack Obama (2009-kini), tidak lepas dari kondisi itu. Hanya John F Kennedy (1961-1963) dan George HW Bush (1989-1993) yang berhasil lolos dari fenomena ini.

Penilaian masyarakat Inggris terhadap perdana menterinya pun tak jauh berbeda. Kecuali Tony Blair (1997- 2007) yang mampu menjaga sentimen positif, publik lebih banyak menyatakan ketidakpuasan terhadap perdana menteri mereka saat setahun pemerintahannya. Rekaman hasil survei Ipsos MORI menunjukkan, pada era Margaret Thatcher (1979-1990), John Major (1990-1997), Gordon Brown (2007-2010), dan David Cameron (2010-kini), terjadi penurunan apresiasi setelah satu tahun usia pemerintahan berlangsung.

Di Indonesia, penurunan apresiasi dan ekspektasi publik terhadap kinerja presiden juga dialami presiden pada era Reformasi. Setelah era Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, kini giliran Joko Widodo.

Mengapa tradisi penurunan apresiasi itu berlangsung, khususnya pada satu tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi?

Setidaknya ada dua perspektif yang dapat digunakan. Pertama, dari sisi esensi opini publik. Opini publik merupakan hasil agregasi persepsi individu terhadap suatu persoalan yang menjadi perhatian mereka.

Menggunakan cara pandang ini, penurunan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dapat dibaca sebagai peningkatan ketidakpuasan publik terhadap kinerjanya. Lebih khusus lagi, ketidakpuasan itu merupakan respons atas belum terpenuhinya tuntutan publik terhadap persoalan ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, ataupun penegakan hukum yang diekspektasikan kepada Presiden.

Dibandingkan dengan penilaian sebelumnya dan penilaian masa-masa awal pemerintahan, hasil survei kali ini menunjukkan kelompok masyarakat yang beralih pandangan menjadi tidak puas makin bertambah.

Sebagai gambaran, bagian terbesar publik (54,2 persen) menganggap kinerja pemerintahan Jokowi positif. Namun, jika dibandingkan dengan apresiasi publik pada bulan-bulan awal ia memerintah (61,7 persen), penurunan yang terjadi cukup signifikan. Proporsi apresiasi publik yang saat ini diraih tak banyak berbeda dengan dukungan yang dimiliki Jokowi saat memenangi Pemilu Presiden 2014 (53,2 persen). Hal ini membuka kemungkinan bahwa apresiasi terhadap kinerja Presiden pada saat ini hampir mencapai proporsi dukungan para pemilih yang memiliki kedekatan emosional terhadapnya.

Pandangan kritis terhadap kinerja presiden kini juga tampak besar. Presiden dan kabinetnya dinilai masih kurang mampu mengatasi persoalan bangsa, seperti persoalan ekonomi, kesejahteraan sosial, politik, dan penegakan hukum.
content

Khusus terhadap perekonomian, kini ada 41,7 persen responden yang menyatakan puas terhadap upaya pemerintah mengatasi perekonomian. Proporsi itu turun hingga 8 persen jika dibandingkan dengan survei pada Januari 2015. Tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi perekonomian pun menurun, dari 67,3 persen pada tiga bulan lalu, menjadi 61,1 persen. Hasil ini mengindikasikan segenap upaya pemerintah dalam mengatasi perekonomian makin jauh dari harapan publik.

Persoalan mendera

Melemahnya apresiasi publik terhadap pemerintahan dapat pula dipandang dari sisi derajat kualitas persoalan yang dihadapi. Persoalan bangsa yang dihadapi pemerintah saat ini tergolong rumit dan kompleks.

Secara eksternal, ada indikasi terjadi kelesuan ekonomi. Pada saat bersamaan, penopang jalannya perekonomian juga tidak sepenuhnya bebas dari persoalan. Masalah iklim dan lingkungan, seperti kemarau ekstrem serta masifnya kebakaran lahan dan asap, semakin memperlambat jalannya perekonomian.

Pada saat yang sama, konflik sosial juga berpotensi kembali terjadi, sebagaimana di Tolikara (Papua) dan Singkil (Aceh).

Dalam situasi semacam itu juga masih terjadi tarik-menarik kekuatan politik internal yang berimplikasi pada jalannya pemerintahan.

Memperhatikan kerumitan dan kompleksitas persoalan yang dihadapi, besaran penurunan apresiasi publik dibandingkan periode sebelumnya tampak relatif kecil. Jika tidak dilakukan upaya luar biasa dalam mengatasi persoalan, penurunan apresiasi akan jauh lebih besar lagi.

Itulah mengapa tampak berbagai sinyal dukungan publik sebagai bentuk "pemakluman". Bagi mereka, Presiden bersama jajaran kabinetnya telah berupaya menghadirkan sosok negara dalam setiap persoalan yang dihadapi masyarakat, sekalipun belum mampu mencegah terjadinya pelambatan ekonomi.

Terlepas dari cara pandang mengkaji fenomena penurunan apresiasi satu tahun pemerintahan, kini yang menjadi persoalan apakah penurunan itu masih akan terus berlanjut atau menjadi titik balik peningkatan apresiasi publik? Hal ini tergantung kepiawaian Jokowi-Kalla bersama kabinetnya dalam mengelola persoalan dan persepsi masyarakat negeri ini. (Bestian Nainggolan/Litbang Kompas)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Oktober 2015, di halaman 1 dengan judul "Mencermati Arah Penurunan Apresiasi".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com