Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adian: Putusan MKD terhadap Novanto-Fadli Membunuh Kehormatan DPR

Kompas.com - 20/10/2015, 14:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menyesalkan pemberian sanksi teguran dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Dia menilai, sanksi tersebut tak sebanding dengan kehadiran keduanya dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Baca: MKD Putuskan Novanto-Fadli Langgar Kode Etik Ringan)

Adian membandingkan kasus ini dengan kasus anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Krisna Mukti, yang dilaporkan ke MKD karena dugaan menelantarkan istri. MKD memberikan teguran kepada Krisna.

Hukuman sama antara yang didapat Krisna dan Novanto-Fadli, menurut Adian, telah menunjukkan ketidakadilan.

"Karena ini bukan sekadar tanggung jawab suami kepada istri, melainkan tanggung jawab pimpinan DPR kepada rakyat dan negara," kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2015).

Kehadiran pimpinan DPR dalam kampanye Donald Trump, kata dia, sama artinya dengan membawa 560 anggota DPR RI hadir ke sana. Ketika 560 anggota DPR hadir, kata dia, berarti 260 juta rakyat ikut hadir. (Baca: Junimart Ingin Novanto-Fadli Dicopot sebagai Pimpinan DPR)

Kehadiran mereka dalam kampanye Donald Trump itu, lanjut dia, bisa dipandang bahwa pimpinan DPR memiliki loyalitas ganda, yaitu loyalitas pada NKRI dan loyalitas pada Amerika Serikat.

"Loyalitas ganda bukan saja pelanggaran kode etik, melainkan pelanggaran sumpah jabatan," kata salah satu pelapor Novanto-Fadli ke MKD ini.

Adian menambahkan, sanksi yang akan diberikan sejak awal sudah terlihat sebagai sanksi yang paling ringan karena adanya intervensi yang sangat kuat. (Baca: Meski Merasa Tak Salah Bertemu Trump, Fadli Zon Hargai Teguran MKD)

Hal itu bisa terlihat dari bergantinya ketua tim penyelidikan, pelarangan sekjen DPR menghadiri panggilan MKD, ketidakhadiran pimpinan DPR sebanyak 3 kali, pemanggilan pimpinan DPR secara sembunyi-sembunyi, dan saling kecam antara pimpinan DPR dan unsur pimpinan MKD.

Adian mengatakan, terlepas dari proses yang penuh kejanggalan dan intervensi, keputusan MKD yang memberi sanksi teguran kepada pimpinan DPR telah menjadi lonceng matinya kehormatan DPR RI, baik di mata rakyat maupun di mata dunia internasional.

"Berikut hari jangan salahkan siapa-siapa jika DPR akan menjadi institusi tanpa kehormatan, tanpa harga diri yang akan menjadi olok-olok dan tertawaan," kata Adian.

"Ketika itu terjadi, baiknya kita tidak marah pada yang mengolok-olok, tetapi ingatlah keputusan MKD dalam kasus pimpinan DPR, keputusan yang menjaga kehormatan pimpinan, tetapi membunuh kehormatan institusi DPR," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com