Survei Kompas: Kinerja Kabinet Dinilai Berimbang

Pengantar Redaksi

Mengevaluasi setahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Litbang "Kompas" menurunkan hasil survei nasional mulai Senin (19/10) hingga Rabu (21/10). Hasil persepsi publik yang menyoroti kinerja kabinet, bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial akan diturunkan dalam lima tulisan. Tulisan pertama mengulas kinerja kabinet dari pendekatan bidang pemerintahan. Selamat membaca.

Oleh: Toto Suryaningtyas

JAKARTA, KOMPAS - Satu tahun usia Kabinet Kerja, pola apresiasi publik terhadap bidang kerja pemerintahan kian terbentuk. Sejumlah bidang pembangunan yang berhasil menyentuh kepentingan publik menuai apresiasi. Meski demikian, penilaian pesimistis juga masih ada dalam proporsi relatif sama besar.

Tekad percepatan program pembangunan sangat terlihat dari sejumlah upaya strategis yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasca penggantian sejumlah pos kementerian (reshuffle) pada 12 Agustus 2015, percepatan pembangunan terlihat di berbagai sektor. Peresmian berbagai proyek infrastruktur di Jawa dan luar Jawa, penguatan ketahanan pangan (beras, nelayan), hingga paket kebijakan ekonomi 1 hingga 4 dilakukan di tengah isu asap dan kekeringan. Semuanya menjadikan ruang publik pada triwulan terakhir padat oleh berbagai isu nasional.

Dalam situasi yang lebih normal, tanpa banyak kejadian bencana, dalam menilai usia setahun pemerintahan biasanya publik akan bersikap lebih kritis. Mengacu dari pola penilaian yang terlihat dari kinerja tiga pemerintahan era sebelumnya (Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono), era setahun pemerintahan berisi penurunan apresiasi publik yang signifikan ketimbang awal periode pemerintahan. Tak terkecuali kinerja kabinet, memperoleh penurunan apresiasi pula.

Namun, tahun ini tampaknya sedikit berbeda. Alih-alih menurun, justru terjadi indikasi apresiasi di sana-sini. Meski dominasi apresiasi positif secara keseluruhan belum terlihat nyata, penilaian yang relatif berimbang terlihat dalam hasil survei dalam waktu kurun enam bulan terakhir. Proporsi yang berimbang antara penilaian positif dan negatif terhadap kinerja Kabinet Kerja tecermin dari komposisi penilaian positif hasil survei yang mencapai 48,4 persen dan penilaian negatif 47,6 persen. Dengan memperhitungkan besaran kesalahan pencuplikan (sampling error) ± 2,8 persen, kondisi itu relatif sama dengan penilaian hasil survei bulan Juli 2015 yang berada di angka 46,7 persen dan 45,3 persen.