Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Setahun Kerja Jokowi, Belum Terlihat Dampak Slogan Kerja, Kerja, Kerja"

Kompas.com - 17/10/2015, 18:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang setahun kerja Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja menggerakkan pemerintahan Indonesia, masyarakat terus menyorot perubahan yang dijanjikan sejak awal. Jokowi selalu mengembar-gemborkan konsep Nawacita dan slogan "Kerja, kerja, kerja" yang dianggap dapat memacu bawahannya untuk bekerja lebih giat.

Namun, slogan tersebut dianggap tidak terimplementasi dengan baik untuk bangsa Indonesia. Aktivis IM Center untuk Dialog dan Perdamaian, Ichsan Malik, menganggap Jokowi belum sukses menerapkan prinsip kerja maksimal itu.

"Tapi, setelah berkembang satu tahun, belum banyak yang bisa kita lihat dari slogan 'Kerja, kerja, kerja'. Yang terjadi setelah satu tahun revolusi mental malah kembali berulang setelah belasan tahun, asap di mana-mana, berjatuhan korban," ujar Ichsan dalam acara Gerakan Nasional Pencanangan Hari Bhinneka Tunggal Ika di Museum Juang 45, Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Ichsan mengatakan, Jokowi memperkenalkan "revolusi mental" yang disambut sebagai angin segar bagi masyarakat. Ichsan membayangkan, revolusi mental akan membawa Indonesia kembali menjadi bangsa maritim yang besar dan mampu berdaulat secara politik dan ekonomi, terutama akan mengembangkan toleransi di Indonesia.

Namun, dia menyayangkan konsep tersebut ironis dengan kemunculan berbagai konflik yang belakangan mencuat. Sebut saja kerusuhan di Tolikara, peristiwa di Lumajang, dan kerusuhan di Aceh Singkil.

"Semua ini menunjukkan bahwa yang berkembang justru intoleransi. Saya curiga ini mendorong radikalisme maka akan terus terjadi konflik," kata Ichsan.

Ichsan mengatakan, berbagai pertanyaan pun muncul dalam benaknya. Mampukah kita bertahan dengan keragaman bangsa ini? Bisakah kita melakukan revolusi mental? Menurut Ichsan, revolusi mental dapat diterapkan jika setiap individu menyadari bahwa keberagaman di Indonesia merupakan kekuatan, bukan pemicu konflik.

Oleh karena itu, pemerintah diminta mencanangkan satu hari dalam setahun, yaitu tanggal 17 Oktober, sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya agar kesadaran masyarakat terhadap perbedaan di Indonesia meningkat dan menumbuhkan sikap toleransi terhadap keberagaman itu.

"Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika pula kita akan menciptakan ketahanan masyarakat Indonesia," kata Ichsan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com