Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Akui Terima Uang, Kaligis Tetap Yakin Tak Bersalah

Kompas.com - 15/10/2015, 18:11 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara senior Otto Cornelis Kaligis kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Kaligis membantah dirinya memberikan uang seperti disampaikan oleh saksi.

Dalam sidang hari ini, jaksa penuntut umum mengajukan empat saksi. Mereka adalah panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Syamsir Yusfan, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sabrina, Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Fuad Lubis, dan sopir pribadi Syamsir Yusfan, Yudi Nasution.

Syamsir Yusfan mengaku pernah menerima uang sebesar 1.000 dollar AS dari Kaligis dan 1.000 dollar AS dari anak buah OC, yaitu Yagari Bhastara alias Garry. Meski begitu, Kaligis kukuh menyatakan dirinya tidak terlibat kasus suap hakim PTUN Medan.

"Yang ketangkap basah kan dia. Saya waktu itu tidak apa-apa. Saya telepon, saya tanya siapa yang suruh ke Medan, ada kok di dalam BAP semua. Tri Peni juga bilang tidak pernah terima uang suap dari saya," kata dia.

Kaligis bersama Garry didakwa turut serta menyuap hakim PTUN Medan dan Gubernur Sumtera Utara Gatot Pujo Nugroho. Suap sebesar 27.000 dollar AS dan 5.000 dollar AS diberikan secara bertahap.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 9 Juli 2015. KPK juga menangkap tiga orang hakim dan panitera PTUN Medan serta Garry, yang diduga hendak menyuap hakim. Sidang akan dilanjutkan besok sebelum shalat Jumat dengan agenda pemanggilan tiga orang saksi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com