Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli: Freeport Terlalu "Greedy", Terlalu Untung Besar

Kompas.com - 12/10/2015, 12:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menganggap PT Freeport terlalu mencari untung tanpa menyeimbangkan hasil produksi dengan dampak limbahnya.

Rizal mengatakan, ketidakpedulian Freeport terhadap lingkungan sekitarnya yang terkena limbah membuat perusahaan tersebut dianggap serakah. Menurut Rizal, Freeport seenaknya saja memanfaatkan potensi di Indonesia.

"Limbah beracun yang membahayakan rakyat di sekitar Sungai Amungme di Papua itu tidak diproses. Freeport terlalu greedy, terlalu untung besar-besaran," ujar Rizal di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Padahal, kata dia, ada tambang-tambang lain, misalnya di Sulawesi yang memproses limbahnya sehingga tidak membahayakan lingkungan. Namun, Freeport terkesan abai terhadap limbahnya yang berdampak buruk bagi lingkungan ataupun masyarakat sekitar.

Rizal menganggap perpanjangan kontrak dengan Freeport tidak layak dilakukan karena "keserakahan" perusahaan itu. Sebab, selama menjalani kontrak dengan Pemerintah Indonesia dari tahun 1967 hingga 2014, Freeport hanya membayar royalti sebesar 1 persen. Padahal, idealnya negara lain membayar kewajiban 6 hingga 7 persen.

"Memang sebelum pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) berakhir, mereka setuju menaikkan 3,5 persen royalti, tapi itu belum cukup menurut kami. Freeport harus bayar 6 hingga 7 persen royalti," kata Rizal.

Selain itu, kata Rizal, Freport juga tidak tegas soal pelepasan saham atau divestasi. Ia mengatakan, ada kewajiban pemegang Kontrak Karya untuk memiliki program divestasi. "Artinya, menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia atau anak perusahaan di Indonesia," kata dia.

Kontribusi lebih

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menegaskan bahwa pihaknya tidak berkeberatan untuk memberikan kontribusi lebih ke Papua. Hal ini sebagaimana diminta oleh Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, menurut dia, Freeport selaku investor tentu memiliki perhitungan bisnis dan tak ingin merugi. Kalau Freeport merugi, maka kontribusi atau manfaat yang diberikan kepada pemerintah tentu juga berkurang.

Sayangnya, Maroef tidak menjelaskan lebih rinci ketika ditanya kontribusi konkret ke Papua. (Baca: Freeport: Kami Tak Keberatan Beri Kontribusi Lebih ke Papua)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com