Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II Sepakat Bentuk Panja Asap

Kompas.com - 06/10/2015, 15:20 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy mengatakan, Komisi II sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Asap. Pembentukan panja dilakukan sebab sampai saat ini pemerintah pusat tidak kunjung menetapkan musibah asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional.

"Komisi II sepakat untuk membentuk Panja Asap. Tujuannya untuk melakukan koordinasi dengan sesneg, seskab, kepala staf kepresidenan, mendagri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Selasa (6/10/2015).

Lukman menganggap, kelima kementerian dan lembaga itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan asap secara komprehensif. Sehingga, kasus seperti itu tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.

Ia menambahkan, tanpa adanya peningkatan status bencana, persoalan asap di Sumatera dan Kalimantan sulit untuk diselesaikan. Dari hasil informasi yang diperoleh Komisi II, kepala daerah tidak berani mengeluarkan anggaran bencana alam karena tidak ada kebijakan yang menyatakan musibah ini sebagai bencana nasional.

"Sementara, masyarakat terkungkung dengan asap, susah bernafas, sekolah libur sebulan, kemudian PNS on off, on off. Belum lagi rumah sakit dipenuhi penderita ISPA dan anak-anak menjadi korban," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Komisi II akan mengundang pimpinan kementerian dan lembaga untuk berkoordinasi mengenai hal tersebut. Beberapa hal yang akan ditanyakan seperti rencana Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan yang ingin mencabut dan merevisi izin Hak Guna Usaha yang diberikan kepada perusahaan yang lahannya terbakar.

Selain itu, Komisi II juga ingin mengevaluasi kinerja menteri dalam negeri dalam mengkoordinir pemda untuk menyelesaikan persoalan asap ini.

"Kita ingin perdalam juga semua lahan-lahan yang terbakar ini yang merupakan lahan gambut yang diperuntukkan perkebunan. Sejak kapan ada kebijakan lahan gambut untuk perkebunan? Apakah pemerintah tidak sadar kalau lahan gambut yang selama ini basah, lalu dikeringkan, dikanalkan kering, sehingga mudah sekali terbakar?" tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com