Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyerapan Anggaran di Daerah hingga September Baru 50 Persen

Kompas.com - 02/10/2015, 21:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyerapan anggaran di seluruh provinsi se-Indonesia perlahan-lahan mulai meningkat. Jika pada bulan Juli lalu rata-rata tingkat penyerapan anggaran hanya berkisar 30 persen, kini sudah meningkat menjadi 50 persen. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (2/10/2015).

"Sekarang sudah di batas 50 persen. Targetnya bulan November sampai di atas 80 persen," ujar Tjahjo usai pertemuan dengan 13 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Pertemuan khusus membahas soal percepatan penyerapan anggaran. Ketigabelas gubernur yang hadir yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Gubernur Lampung Muhammad Rido Ficardo, Gubernur Maluku Said Assagaff, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Selain itu, ada pula Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Penanggung Jawab Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi A Karim, Penanggung Jawa Gubernur Sumatera Barat Redonnyzar Moenek, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Mukmin Faisyal, Penanggung Jawab Gubernur Jambi Irman, dan Penanggung Jawab Gubernur Kepulauan Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua APPSI mengungkapkan memang masih banyak daerah yang memiliki penyerapan rendah. Misalnya, saja DKI Jakarta dan Papua yang masih berada di peringkat bawah. Namun, ada banyak hal yang membuat anggaran menjadi terlambat cair.

"Memang untuk belanja barang dan jasa masih kurang. Bulan Mei, nomenklatur baru turun. Kanwil perbendaharaan, kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga baru, yang lain tentunya baru jalan," kata Syahrul.

Kendati demikian, politisi Partai Golkar itu menampik apabila rendahnya penyerapan mengakibatkan pembangunan juga tersendat. Menurut dia, proyek fisik biasanya berjalan lebih dulu dengan anggaran dari pimpinan proyek dan kemudian diganti dengan uang daerah.

"Kalau dilihat pencairan kecil, tapi fisiknya jauh, rata-rata sudah lebih 10 persen," kata Syahrul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com