Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Pertanyakan Pinjaman 3 Miliar Dollar AS dari China untuk Infrastruktur

Kompas.com - 29/09/2015, 13:29 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menilai, pinjaman utang tiga bank BUMN ke China Development Bank (CDB) senilai 3 miliar dollar AS memiliki risiko besar. Apalagi, pinjaman itu diperuntukkan membiayai proyek infrastruktur yang hingga kini belum selesai pembahasannya. (baca: Dirut Bank Mandiri: Pinjaman dari China Semata-mata untuk Biayai Infrastruktur)

"Alasan pinjaman itu ditujukan untuk membiayai proyek infrastruktur yang sebetulnya pembahasannya belum clear, dan masih memiliki peluang gagal," kata Heri, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/9/2015).

Ketiga bank BUMN itu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Masing-masing bank melakukan pinjaman sebesar 1 miliar dollar AS dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama sepuluh tahun. (baca: DPR Tak Diajak Konsultasi soal Pinjaman Tiga Bank BUMN ke China)

Politisi Gerindra itu menjelaskan, setidaknya ada tiga risiko pinjaman jangka panjang. Pertama, utang tersebut berpotensi menggerus sumber penerimaan ketiga bank BUMN itu karena harus membayar cicilan pinjaman dalam jangka panjang.

"Otomatis, profit dan atau dividen juga ikut menurun. Berarti dalam jangka panjang penerimaan negara dari dividen akan berkurang," kata dia.

Kedua, proyek infrastruktur yang menjadi alasan pinjaman, hingga kini belum selesai pembahasannya. Sebab, masih ada sejumlah persoalan yang terjadi seperti pembebasan lahan dan keamanan. Dengan demikian, menurut dia, masih ada potensi proyek tersebut gagal dilaksanakan.

"Dan kalau gagal, darimana utang itu dibayar? Tidak ada opsi lain selain menggadaikan ketiga BUMN sebagai jaminan," ujar Heri.

Ketiga, tingkat pengembalian utang sangat tergantung pada berhasil atau tidaknya proyek infrastruktur itu. Seharusnya, pemerintah dapat memastikan terlebih dahulu jika proyek infrastruktur yang ingin dikerjakan memiliki nilai ekonomis.

Heri juga mengatakan, pinjaman itu dilakukan tanpa  berkonsultasi dengan DPR sebelumnya. Hingga kini DPR belum tahu apa syarat yang diberikan CDB kepada BUMN sehingga menyetujui pemberian pinjaman itu.

"Pemberi utang tentu tidak mau rugi. Tiba-tiba saja, misalnya, sudah terjadi share-swap (tukar guling), atau tiba-tiba saja saham ketiga BUMN itu sudah dikuasai asing. Siapa yang tahu. Semuanya bisa saja terjadi," ujar Heri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com