Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Sikap atas Tragedi Mina, Presiden Tunggu Identifikasi Tuntas

Kompas.com - 27/09/2015, 13:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

KARAWANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau berkomentar soal kemungkinan Indonesia menuntut pemerintah Arab Saudi atas tragedi Mina, Arab Saudi. Presiden menyatakan, hal tersebut baru akan dibicarakan setelah proses identifikasi terhadap korban selesai dilakukan.

"Nanti setelah selesai semuanya. Ini kan masih dalam proses," kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di kawasan Karawang, Jawa Barat, Minggu (27/9/2015).

Presiden mengatakan, saat ini pemerintah fokus menunggu proses identifikasi para korban. Setelah proses itu selesai, pemerintah Indonesia akan membuat sikap atas tragedi yang telah menewaskan lebih dari 700 orang jemaah dari berbagai negara tersebut. Hingga kini, Jokowi mengaku belum mengetahui penyebab tragedi Mina itu terjadi.

"Masih simpang siur," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi mengaku selalu memantau perkembangan tragedi Mina. Dia selalu mendapat data terbaru terkait jumlah korban yang berhasil diidentifikasi.

Terkait korban yang masih hilang, dia menyatakan, pemerintah berhati-hati dalam menyebut mereka adalah korban tragedi Mina.

"Karena mereka (jemaah haji) kadang tidak ke maktab, tetapi langsung ke hotel, juga ada. Jadi setiap data, harus dikroscek agar tidak simpang siur," ucap dia.

Pemerintah Iran sebelumnya bertekad untuk menyeret pemerintah Arab Saudi ke ranah hukum internasional terkait tragedi Mina. (baca: Terkait Tragedi Mina, Iran Akan Gugat Pemerintah Arab Saudi)

"Di bawah hukum internasional, kami bisa menggugat (Arab Saudi) berdasarkan insiden ini. Keluarga Al-Saud (penguasa Arab Saudi) harus segera merespon," kata Jaksa Agung Iran, Ebrahim Raisi kepada televisi pemerintah.

Raisi mengatakan, aparat keamanan sengaja menutup jalan yang biasa digunakan para jamaah haji untuk digunakan iring-iringan keluarga kerajaan Saudi. Itulah yang menyebabkan tragedi di kota Mina.

"Mereka harus tahu bahwa kami akan mengupayakan agar keluarga Al-Saud diadili di pengadilan internasional atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap para jamaah haji," tambah Raisi.

Menteri Kesehatan Arab Saudi Khalid Al-Falih menyebut korban jiwa dalam tragedi itu mencapai 769 orang dan 934 orang mengalami luka-luka. (baca: 769 Anggota Jemaah Haji Tewas dalam Musibah di Mina)

Adapun warga negara Indonesia korban tewas dalam peristiwa itu yang telah teridentifikasi sebanyak 22 orang. (baca: Tiga WNI Karyawan Perusahaan Bin Ladin Tewas dalam Musibah di Mina)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com