Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"12 Juta Hektar Hutan Indonesia Kini Dikuasai Pengusaha Sawit"

Kompas.com - 19/09/2015, 12:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mengungkapkan, sebagian besar kawasan hutan di dalam negeri kini sudah beralih fungsi menjadi perkebunan. Sebanyak 12 juta hektar di antaranya bahkan kini sudah ditanam kelapa sawit yang mematikan flora dan fauna asli di kawasan hutan di Indonesia.

"Jumlah luasan untuk kelapa sawit, ada 12 juta hektar yang dikelola kelapa sawit. Owner-nya adalah pengusaha besar dari negeri jiran. Jadi, kini sebagian besar wilayah hutan sudah dilepaskan, maka wilayah yang belum dikonversi adalah gambut dan ini akan terus disasar," ujar Chalid dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Mantan Direktur Utama Walhi itu mengingatkan bahwa pemerintah setidaknya sudah memberikan janji kampanye untuk melakukan proteksi total terhadap lahan gambut. Karena itu, momentum kebakaran hutan yang kini terjadi harus menjadi realisasi dari janji itu.

Terlebih lagi, lahan gambut sangat rentan terbakar. Chalid menyatakan, perlu sikap tegas, mulai dari penegakan hukum hingga evaluasi izin. (Baca: Jelang Pilkada, Pemberian Izin Pengelolaan Hutan Meningkat)

Apabila sebuah korporasi diketahui sengaja melakukan pembakaran, memang sudah sepantasnya izin usaha perusahaan itu dicabut.

"Tetapi, kalau izin dicabut dan dibiarkan saja, maka akan dikuasai korporasi. Sebaiknya, izin dipulihkan dan diberikan ke rakyat," ucap Chalid.

Dia menyebutkan, ada beberapa skema pengembalian hutan kepada rakyat itu bisa melalui hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan.

"Kalau rakyat yang mengelola, rakyat akan kontrol supaya tidak terbakar karena itu urat nadi mereka. Jadi, roadmap ini perlu dikembangkan," ucap Chalid. (Baca: Anggota DPR: Pemerintah Jangan seperti Pemadam Kebakaran)

Dia berharap agar peralihan penguasaan lahan hutan dari korporasi kepada masyarakat ini menjadi salah satu solusi jangka panjang yang bisa dilakukan pemerintah.

Chalid pun menganggap pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang itu agar tidak terus-menerus bicara hutan saat kebakaran terjadi. "Bicara kebakaran tidak hanya dibahas saat musim kebakaran," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com