Jelang Pilkada, Pemberian Izin Pengelolaan Hutan Meningkat

"Sudah jadi rahasia umum setiap jelang pilkada ini melonjak," kata Abet saat diskusi bertajuk Asap dan Sengsara di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Abet mengaku sempat berbicara dengan sejumlah pelaku usaha perhutanan. Menurut mereka, kata Abet, biaya yang harus dikeluarkan para pengusaha untuk mendapatkan izin kelola tersebut cukup besar. (Baca: Anggota DPR: Pemerintah Jangan seperti Pemadam Kebakaran)

"Untuk sekitar per 1.000 hektar, mereka mengeluarkan sekitar Rp 1 miliar," ujarnya. Ia menambahkan, yang menjadi persoalan saat ini, pemerintah tidak memiliki sistem evaluasi dan monitoring pasca-izin diberikan.

Karena itu, kata dia, tak jarang jika banyak praktik pembakaran hutan dan lahan ilegal dilakukan karena tidak adanya pengawasan yang ketat.

"Seharusnya, bukan berarti kalau sudah punya izin lalu bisa bakar seenaknya. Kita saja yang punya SIM setiap waktu bisa dirazia," ujarnya.