Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Pemerintah Jangan seperti Pemadam Kebakaran

Kompas.com - 19/09/2015, 09:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasludin, meminta pemerintah segera mengambil langkah komprehensif untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Langkah itu tak hanya sekadar upaya untuk pemadaman, tetapi juga untuk menanggulangi kebakaran yang mungkin akan terjadi pada masa mendatang.

"Jangan sampai pemerintah itu seperti petugas pemadam kebakaran. Begitu terjadi kebakaran, Presiden ribut dan langsung turun ke jalan, stakeholder juga ribut," kata Andi saat diskusi bertajuk Asap dan Sengsara di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Pemerintah, kata Andi, seharusnya dapat belajar dari Malaysia soal manajemen untuk mengantisipasi kebakaran hutan.

Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia itu juga memiliki kawasan hutan dan lahan. Namun, menurut dia, hampir tidak pernah terdengar kasus kebakaran hutan di sana.

Ia menambahkan, BMKG sebelumnya telah memperingatkan pemerintah untuk mengantisipasi bahaya El Nino yang mampu membuat wilayah Indonesia kering.

Sebab, kondisi kekeringan, terutama di kawasan hutan dan lahan, dapat memicu kebakaran terjadi. "Kekeringan itulah yang menjadi salah satu pemicu kebakaran," ujarnya.

Lebih jauh, Komisi IV saat ini tengah berupaya untuk merevisi UU Lingkungan Hidup. Jika merujuk pada UU tersebut, kata dia, masyarakat diperkenankan untuk membuka lahan dengan cara membakar maksimal dua hektar lahan.

"Pertanyaannya, kalau ada 100 masyarakat yang beli lahan, jadi 200 hektar itu bisa dibakar?" kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com