Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunker Pertama ke Luar Negeri, Ketua MPR Lakukan Kunjungan Balasan ke China

Kompas.com - 17/09/2015, 21:55 WIB
Sandro Gatra

Penulis

CHINA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengaku tak kuasa menolak undangan pimpinan MPR China untuk hadir di China. Ia menganggap hubungan antara Indonesia dan China sangat penting.

Zulkifli mengaku sudah tiga kali menolak undangan pimpinan MPR China. Akhirnya, setelah hampir satu tahun memimpin MPR, Zulkifli melakukan kunjungan kerja pertama kali keluar negeri, yakni ke China.

Hal itu disampaikan Zulkifli dalam dua pertemuan terpisah, yakni dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dan Ketua MPR China Yu Zhengsheng di Beijing, China, Kamis (17/9/2015).

"Karena kedekatan hubungan, ini kunjungan saya pertama kali (ke luar negeri). Saya tidak kuasa menolak permintaan," kata Zulkifli saat bertemu Yu Zhengsheng dan perwakilan MPR China lainnya.

Selain Zulkifli, ikut hadir Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Achmad Basarah, Ketua F-Golkar di MPR Rambe Kamarul Zaman, Ketua F-PKS di MPR TB Soenmandjaja, Ketua F-Hanura di MPR Sarifuddin Sudding, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Tiongkok Alim Markus.

Zulkifli berharap agar kunjungan balasan pihaknya dapat membuat hubungan Indonesia-China semakin dekat, baik antarparlemen maupun pemerintah. Ia berharap realisasi kesepakatan yang sudah dibangun dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Dalam kesempatan itu, Yu Zhengsheng kembali menyinggung kunjungan pihaknya ke Indonesia pada akhir Juli 2015. Ia mengaku sangat senang atas penyambutan pihak Indonesia sehingga rangkaian acara berjalan sukses.

Yu Zhengsheng melihat kerja sama kedua negara memang mengalami kemajuan. Ia merasa perlu adanya peningkatan kerja sama dan dirinya akan berusaha agar hal itu terealisasi.

Dalam kunjungan tersebut, perwakilan MPR dijamu makan malam bersama. Mereka juga sempat dibawa ke museum MPR China untuk melihat-lihat sejarah terbentuknya RRT dan MPR China.

Sebelum melakukan pertemuan dengan PM China dan MPR China, rombongan MPR RI bertemu dengan Duta Besar RI di China, Soegeng Rahardjo.

Dalam diskusi di KBRI tersebut, Zulkifli juga bercerita soal kunjungan pertamanya keluar negeri sebagai Ketua MPR. Ia mengaku ingin lebih banyak menerima kunjungan parlemen negara lain.

Zulkifli berharap agar perwakilan negara lain memahami kondisi Indonesia, terutama soal keberagaman. Kepada delegasi asing, ia menjelaskan bagaimana kehidupan beragama di Indonesia.

"Kami mengundang, kami dampingi, kami jelaskan bagaimana politik kita. Saya rajin temani kunjungan mereka," kata Zulkifli.

Batalkan agenda

Dalam kunjungan kerja di China ini, pimpinan MPR membatalkan satu agenda, yakni bertemu China Railway Company. Delegasi MPR tidak ingin pertemuan tersebut malah menimbulkan kegaduhan di dalam negeri lantaran tengah ramainya sorotan soal wacana pembangunan kereta cepat di Indonesia.

Menurut Zulkifli, rangkaian acara hingga Minggu (20/9/2015) tersebut diatur oleh pihak China. Ia tidak ingin agenda dengan China Railway Company malah kontraproduktif.

"Nanti isunya malah isu kereta, masalah yang enggak substansi," kata Zulkifli kepada Dubes RI.

Soegeng mengatakan, pihak China bisa memahami keputusan pembatalan agenda tersebut. "Kami sudah sampaikan (alasan) dengan baik," katanya kepada rombongan MPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com