Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Hasil Uji Balistik Terkait Penembakan Ruang Stafsus Menteri ESDM

Kompas.com - 14/09/2015, 15:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri telah menyelesaikan uji balistik terkait penembakan ruangan staf khusus Menteri ESDM. Sejumlah kesimpulan didapatkan penyidik.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono mengatakan, uji balistik dilakukan berdasarkan data olah tempat kejadian perkara (TKP), antara lain sebuah proyektil dan kaca setebal 3 mm yang berlubang diduga ditembus peluru.

"Setelah dilakukan uji, disimpulkan pecahnya kaca jendela itu akibat terkena anak peluru dari luar gedung," ujar Suharsono di kompleks Mabes Polri, Senin (14/9/2015).

Dari data lubang pada kaca itu, disimpulkan pula bahwa peluru datang dari arah jalan layang non tol (JLNT) Casablanca. Adapun, jarak tembaknya, yakni 35,830 meter, bukan 40 meter seperti yang beredar sebelumnya. (baca: Kapolda: Kantor ESDM Diduga Ditembak Pakai Pistol Rakitan dari Jarak 40 Meter)

Suharsono melanjutkan bahwa dari proyektil yang ditemukan, yakni seberat 8 gram, telah disimpulkan bahwa peluru dilepaskan dari senjata api rakitan dengan laras kaliber sepanjang 9 mm.

Suharsono mengatakan, hasil penelitian itu akan dijadikan dasar Polisi mengembangkan kasus tersebut demi menemukan pelaku. Seiring dengan uji balistik, Polisi juga telah merampungkan pemeriksaan delapan saksi. (baca: Selongsong Peluru Tak Ditemukan, Kantor Kementerian ESDM Diduga Ditembak dari Dalam Mobil)

"Pelaku belum bisa kami simpulkan. Kita lagi fokus ke pemeriksaan dan mencari bukti-bukti yang mendukung penyelidikan," ujar Suharsono.

Kejadian penembakan tersebut terjadi Kamis (10/9/2015) sekitar pukul 12.00 WIB siang. Ruangan yang diduga ditembak adalah ruangan staf menteri ESDM. Tak ada korban jiwa lantaran seisi ruangan tengah makan siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com