Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

57 Persen Peserta Pilkada Pilih Facebook sebagai Media Kampanye

Kompas.com - 11/09/2015, 21:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah pasangan calon kepala daerah memanfaatkan keberadaan media sosial sebagai media kampanye yang efektif. Menurut data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), mayoritas pasangan calon kepala daerah 2015 menggunakan media sosial Facebook sebagai media kampanye.

Sebesar 57 persen pasangan calon menggunakan Facebook sebagai media kampanye. Selain Facebook, pasangan calon juga menggunakan media sosial Twitter, yaitu sebanyak 26 persen. Sebanyak 12 persen pasangan calon menggunakan blog dan situs khusus dan 6 persen menggunakan menggunakan media sosial lain.

Data tersebut merupakan hasil pengawasan Divisi Pengawasan Bawaslu RI mulai Juni hingga 4 September 2015.

Terkait penggunaan media, Tim Asistensi Divisi Pengawasan Bawaslu Siti Khofifah mengatakan, ada sejumlah temuan panitia pengawas di kabupaten/kota tentang banyaknya radio-radio lokal dan komunitas daerah yang dijadikan sebagai media kampanye.

“Mereka membuat program-program khusus di radio tersebut dan menjadikan pasangan calon sebagai narasumbernya,” kata Siti pada expert meeting Temuan Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pilkada 2015 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Siti menambahkan, dalam hal penggunaan media penyiaran tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menjadi mitra penting bagi pengawas pemilu, khususnya terkait pengawasan terhadap lembaga-lembaga penyiaran. Meski begitu, Bawaslu tidak lepas tangan dalam pengawasan aktivitas kampanye di media tersebut dan tetap berkoordinasi dengan KPID dan Dewan Pers.

Namun, Siti mengungkapkan, Bawaslu menghadapi kesulitan dalam mengawasi aktivitas kampanye lewat media tersebut di level kabupaten/kota. Ini disebabkan tidak semua daerah memiliki KPID.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, hanya 12 kabupaten/kota atau 17 persen yang memiliki KPID. Sedangkan 52 kabupaten/kota atau 72 pesen tidak memiliki KPID.

Pada triwulan III-2015 ini, BI yakin pertumbuhan ekonomi nasional akan rebound dan membaik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com