Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Pastikan Pergantian Kepala BNPB Tak Terkait Kebakaran Hutan

Kompas.com - 07/09/2015, 16:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki memastikan bahwa pergantian Syamsul Maarif sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak memiliki kaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana asap. Pergantian dilakukan untuk penyegaran karena Syamsul sudah sangat lama menjabat sebagai Kepala BNPB.

"Saya kira tidak terkait dengan situasi sekarang sepeti kebakaran hutan. Ini karena sudah waktunya diganti, dan proses TPA sudah selesai," kata Teten, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Posisi Kepala BNPB saat ini dijabat oleh Willem Rampangilei. Ia sebelumnya merupakan Deputi bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Pelantikan Willem tercatat dalam Keppres RI 92/P Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala BNPB yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi 4 September 2015. Pembacaan sumpah dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Acara pelantikan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2015) siang.

"Bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa dan akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya, oleh jabatan ini," kata Willem mengucapkan sumpah jabatan yang dibacakan Presiden Jokowi.

Dengan jabatan barunya ini, Willem mendapat fasilitas keuangan dan fasilitas lain setara dengan jabatan menteri. Willem mengaku baru mengetahui akan dilantik menjadi Kepala BNPB pada Minggu (6/9/2015) setelah dihubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Serah terima jabatan rencananya akan digelar pada Kamis (10/9/2015) nanti.

"Saya belum ketemu (Syamsul Maarif), hanya berbicara melalui telepon, beliau ucapkan selamat kepada saya," ucap Willem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com