Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagi Aburizal, Sah-sah Saja PAN Pilih Keluar dari KMP

Kompas.com - 03/09/2015, 07:55 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie, menilai, tak menjadi persoalan jika Partai Amanat Nasional berpindah kubu dengan menyatakan dukungannya kepada pemerintah. Menurut Aburizal, berada di luar pemerintahan ataupun di dalam pemerintahan sama saja. (Baca: Yenny Wahid: Pemerintah Harus Manfaatkan Dukungan PAN)

"Sah-sah saja, semua pihak mempunyai cara untuk melakukan dukungan. Ada yang mengatakan memberikan dukungan dengan berada di dalam pemerintah dan ada yang di luar pemerintah," kata Aburizal di sela-sela Pergelaran 50 Tahun Kompas di Jakarta Convention Center, Rabu (2/9/2015) malam.

Menurut Aburizal, mendukung pemerintah tidak selamanya harus berada di dalam gerbong pemerintah. Seorang sahabat yang baik, lanjut Aburizal, adalah orang yang bisa memberikan koreksi atas langkah yang dilakukan sahabatnya. (Baca: PAN Gabung ke Pemerintah, Zulkifli Yakin Jumlah Investor Akan Meningkat)

Oleh karena itu, Koalisi Merah Putih berada di luar pemerintah sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap keliru. Kendati demikian, Aburizal menilai tak menjadi masalah bagi KMP jika PAN ke luar gerbong. Ia juga menyampaikan bahwa hingga kemarin, PAN belum menyampaikan kepada Koalisi Merah Putih alasan partai tersebut beralih ke koalisi partai politik pendukung pemerintah. (Baca: Kepindahan PAN ke KIH Dinilai Fadli Zon Hanya Manuver Politik)

Aburizal mengatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan baru akan memberitahukan kepada KMP perpindahan partainya itu pada Kamis (3/9/2015) hari ini. (Baca: Ditanya Jatah PAN di Kabinet, Zulkifli Hasan Tertawa)

"Besok (hari ini) katanya Pak zulkifli Hasan akan memberitahukan kepada KMP. Penjelasan tentang sikap yang diambil oleh PAN kepada KMP," kata dia.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengumumkan secara resmi bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan. Pengumuman secara resmi dilakukan dalam sebuah jumpa pers di Istana Merdeka, Rabu (2/9/2015) siang. (Baca: PAN Putuskan Bergabung dengan KIH)

Menurut Zulkifli, keputusan PAN bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan sudah dikonsultasikan dengan Majelis Pertimbangan Partai dan juga semua jajaran internal partai itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com