Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Tepat, Jokowi Tunjuk Teten Masduki Jadi Kepala Staf Kepresidenan

Kompas.com - 02/09/2015, 11:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Aunur Rofiq menilai, penunjukan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sudah tepat. Sebab, Teten selama ini dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo.

"Selama delapan hingga sepuluh bulan terakhir ini kan dia dekat dengan Presiden, saya kira sudah tepat," kata Aunur, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/9/2015).

Menurut dia, jabatan KSP seharusnya memang dijabat oleh orang-orang yang mengenal dekat Presiden. Sehingga, diharapkan dapat memberikan masukan yang tepat dengan basis data yang tepat.

"Kepala staf kepresidenan itu pekerjaannya orang yang selalu dekat dengan Presiden. Setiap tindakan Presiden, harus mendapatkan feeding data yang tepat dan akurat, agar jangan sampai salah data," ujarnya.

Presiden melantik Teten menjadi Kepala Staf Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2015). Teten menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pelantikan Teten dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara lainnya. Sebelum menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Teten menjabat sebagai anggota Tim Komunikasi Presiden. Luhut sempat merangkap jabatan. Pelantikan Teten dilakukan bersamaan dengan diberhentikannya Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dengan jabatan barunya ini, Teten akan mendapat fasilitas keuangan dan fasilitas lain setara dengan menteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com