Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Bantuan Langsung Tunai Diperlukan Saat Ini

Kompas.com - 29/08/2015, 13:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran DPR RI, Eka Sastra, mengatakan, salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Pasalnya, bantuan tersebut dapat segera digunakan untuk menaikkan daya beli masyarakat yang menurun akibat kondisi perekonomian nasional yang sedang melemah.

"Belanja pemerintah harus bisa menaikkan daya beli masyarakat. Pemerintah saat ini harus menyiapkan skema cash transfer," ujar Eka dalam diskusi Smart FM dan Populi Center di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).

Menurut Eka, secara teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi disusun berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat, jumlah investasi swasta, belanja rumah tangga pemerintah, dan ekspor-impor. Namun, inflasi yang tinggi seperti saat ini berdampak pada menurunnya tingkat daya beli masyarakat.

Eka mengatakan, menurunnya daya beli masyarakat dalam kondisi pelemahan ekonomi seharusnya dapat diatasi melalui manajemen anggaran yang baik. Menurut dia, terdapat kelemahan pemerintah dalam mengelola anggaran saat ini.

Eka mencontohkan, pemerintah cenderung menggunakan anggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur yang memakan waktu lebih lama, atau bertahun-tahun. Padahal, ada kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi yang harus terpenuhi dalam waktu dekat. (Baca: SBY Ingatkan Pemerintah Berikan BLT untuk Dorong Daya Beli Masyarakat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com