Anggota Fraksi Hanura Akan Adukan Fahri Hamzah soal Sebutan DPR Beloon

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Inaz Nasruloh Zubir, akan mengadukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas pernyataan Fahri dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta. Ia merasa tersinggung oleh ucapan Fahri mengenai banyak anggota DPR yang rada-rada beloon.

"Saya rencana mau melaporkan karena dari bahasanya cukup jelas. Dia melecehkan institusinya sendiri," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Inaz Nasruloh Zubir, saat dikonfirmasi, Jumat (21/8/2015).

Nasruloh akan melapor ke MKD pada Senin (24/8/2015) pekan depan pukul 11.00 WIB. Agenda pelaporan pun sudah disebarkan ke media massa. Sebagai anggota DPR, ia merasa tersinggung dengan pernyataan politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

"Saya tidak terima sebagai anggota, DPR dilecehkan begitu," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR tersebut pertama kali mengetahui pernyataan Fahri dari konstituennya di daerah pemilihan. Menurut dia, konstituennya itu juga merasa tersinggung atas ucapan Fahri. "Konstituen saya tidak senang orang yang mereka pilih dilecehkan begitu," ucapnya.

Setelah mengadukan Fahri, Nasruloh menyerahkan sepenuhnya kepada MKD untuk menindaklanjuti laporan itu. Dia berpesan agar MKD menegakkan marwah Dewan yang sudah dilecehkan oleh Fahri.

Dalam wawancara di televisi terkait pembangunan tujuh proyek DPR beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan bahwa dalam tradisi demokrasi, otak anggota Dewan harus diperkuat. Menurut dia, anggota Dewan dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka. (Baca: Adian Napitupulu Kecam Fahri Hamzah yang Sebut Banyak Anggota DPR Beloon)

"Makanya, kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat. Karena itu, kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan sistem pendukung, pusat kajian, ilmuan, peneliti, dan lain-lain. Itulah cara kerja lembaga demokrasi. Ini tentunya memerlukan fasilitas," kata Fahri.