Ditantang Debat Terbuka, JK Akan Panggil Rizal Ramli

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa menteri yang kerap menyampaikan pernyataan yang tak sesuai dengan kebijakan pemerintah, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, harus ditegur. Teguran dinilai penting sebagai upaya menertibkan menteri yang bersikap demikian.

"Ditegur, dong," kata Kalla di Jakarta, Rabu (19/8/2015), saat ditanya mengenai cara yang tepat untuk menertibkan menteri seperti Rizal.

Kalla juga menyampaikan bahwa sejauh ini Presiden Joko Widodo telah menegur Rizal. Teguran Presiden antara lain berkaitan dengan pernyataan Menko Kemaritiman itu mengenai kritik terhadap rencana Garuda Indonesia untuk membeli Airbus A350.

Menurut dia, teguran terhadap Rizal merupakan hal penting untuk mengajarkan cara berperilaku baik yang sesuai dengan tata krama pemerintahan. (Baca: Rizal Ramli Minta Target Realistis, Jokowi Sebut Tugas Menteri Cari Solusi)

"Bukan hanya itu, (teguran untuk) ngajar bagaimana berperilaku yang baik dan bagaimana mempunyai pikiran yang baik," ucap Kalla.

Terkait pernyataan Rizal yang menantangnya berdebat secara terbuka mengenai proyek listrik 35.000 megawatt, Kalla menilai bahwa sikap yang ditunjukkan Rizal itu tidak etis. Ia memandang tidak wajar jika seorang wapres berdebat terbuka dengan menko yang merupakan bawahannya.

Sebagai Wapres, Kalla bisa langsung memanggil Rizal untuk berdiskusi secara tertutup. (Baca: Politisi Nasdem: Tak Elok Rizal Ramli yang Baru Dilantik Minta Wapres Berdebat)

"Tinggal kita panggil saja menkonya, jelasin," ucap Kalla.

Nantinya, Kalla bakal memanggil Rizal untuk membahas masalah ini. Mengenai kapan pemanggilan Rizal, Kalla enggan menjawabnya.

"Nantilah," kata dia singkat.

Rizal Ramli langsung mendapat sorotan tak lama setelah dilantik Presiden. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan jumlah pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 Airbus A350 tersebut. (Baca: "Gebrakan" Rizal Ramli, Garuda Didesak Batalkan Pembelian Airbus A350)

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan, tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain menko perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. (Baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman.)

Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengumbar kritik di hadapan publik. (Baca: Istana: Koreksi Menteri soal Kebijakan Bukan untuk Diumbar ke Publik)

Belakangan, Rizal tidak memedulikan teguran tersebut. Rizal malah mengajak JK untuk berdebat secara terbuka terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut. (Baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)

"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," ucap Rizal.