Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P dan Pendukung Jokowi Terima Penghargaan, Ini Penjelasan Istana

Kompas.com - 13/08/2015, 17:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Militer Laksamana TNI Pertama Tri Wahyudi Sukarno membantah anggapan bahwa pemberian penghargaan dari pemerintah kepada sejumlah tokoh PDI Perjuangan ataupun pendukung pemerintah dilakukan atas dasar kedekatan mereka dengan Presiden Joko Widodo. Seluruh nama penerima penghargaan itu, kata Tri, bukan usulan Jokowi, melainkan dari kementerian, lembaga, individu, hingga kelompok masyarakat.

Dewan telah memproses nama itu sejak tiga bulan lalu. Seluruh nama yang diusulkan itu harus disertai dengan daftar riwayar hidup hingga tugas yang selama ini diemban di instansi, riwayat organisasi, hingga riwayat perjuangan.

"Para tokoh-tokoh yang dianggap berperan dan berjasa dalam pembangunan bagi kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat dan itu diproses melalui sidang. Yang dipimpin oleh Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan. Itu prosesnya bisa tiga bulan," ujar Tri di Istana Kepresidenan, Kamis (13/8/2015).

Khusus untuk Bintang Mahaputera, prosesnya bahkan bisa sampai tahunan. Menurut Tri, tahun ini masukan datang dari berbagai macam elemen, termasuk dari Kementerian Sosial, Kementerian Perikanan, dan Kementerian Perdagangan.

Apabila seluruh usulan sudah diterima, maka Dewan melakukan verifikasi terhadap seluruh nama dan menetapkan sejumlah nama yang dianggap berhak diberikan penghargaan. "Keputusan sidang itu kemudian dilaporkan ke presiden. Nah, presiden yang terakhir lah yang kemudian mendapat memo dari ketua dewan, yaitu Menko Polhukam, kemudian Presiden setuju, baru diproses keppres," kata Tri.

Tri membantah anggapan adanya pemberian tanda kehormatan karena adanya kedekatan dengan Presiden. "Tidak ada, tidak ada. Itu fair dan terbuka dan diatur oleh undang-undang," ujar dia.

Presiden Jokowi hari ini memberikan penghargaan kepada 46 orang tokoh. Namun, hanya 45 orang yang hadir dalam proses kenegaraan di Istana Negara tadi siang. (Baca Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada 46 Tokoh)

Dari seluruh nama yang diberikan penghargaan itu, ada sejumlah nama menarik yang perhatian karena mereka berasal dari partai pendukung pemerintah, yakni PDI-P dan Partai Nasdem. Mereka adalah Sabam Sirait, Cornelis, Ganjar Pranowo, Frans Lebu Raya, dan Tri Rismaharini dari PDI-P serta Surya Paloh dari Nasdem. (Baca Sejumlah Tokoh Partai Pendukung Jokowi Terima Tanda Jasa dan Kehormatan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Nasional
Stafsus Klaim Jokowi Tak 'Cawe-cawe' di Pilkada Manapun

Stafsus Klaim Jokowi Tak "Cawe-cawe" di Pilkada Manapun

Nasional
Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Nasional
Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Nasional
Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com