Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Pimpinan DPR, Presiden Turki Keluhkan Pendatang yang Akan Bergabung dengan ISIS

Kompas.com - 31/07/2015, 20:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluhkan banyaknya foreign fighter yang hendak bergabung dengan organisasi Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Hal itu disampaikannya saat menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Erdogan mengatakan, Turki adalah negara yang berbatasan langsung dengan Suriah. Namun, sesampainya di Turki, para foreign fighter itu gagal menyeberang ke Suriah sehingga harus ditampung oleh Pemerintah Turki.

"Dia bilang akibat konflik di Suriah, Turki menanggung 1,9 juta orang pengungsi," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq seusai pertemuan.

Selain Mahfudz, pertemuan diikuti oleh Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Nurhaayati Ali Assegaf, dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti.

Menurut Fadli Zon, Erdogan mengisahkan, akibat pengungsi tersebut, Pemerintah Turki sudah mengeluarkan dana sebesar 6 miliar dollar AS. Biaya paling besar dikeluarkan untuk mencarikan tempat tinggal bagi para pengungsi itu.

"Ini sudah menjadi beban sendiri juga bagi Turki," kata Fadli.

Erdogan pun meminta Indonesia untuk semaksimal mungkin mencegah warga negaranya yang hendak ke Suriah melalui Turki.

"Karena ada sejumlah warga negara Indonesia yang datang ke sana dan ini harus dihentikan," ucap Fadli.

Ancaman mengenai ISIS ini juga menjadi salah satu isu yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo dengan Erdogan. Dari pertemuan itu, Jokowi menyatakan bahwa kedua negara siap meningkatkan kerja sama di bidang intelijen.

"Ya kita kan tahu bahwa banyak dari sini yang menuju ke Suriah itu lewat Turki. Oleh sebab itu, tadi kami juga minta agar ada kerja sama intelijen," ujar Jokowi seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jumat (31/7/2015).

Jokowi mengungkapkan, kerja sama intelijen ditujukan agar aparat kedua negara bisa saling berbagi informasi. Dia pun berencana untuk menempatkan aparat intelijen Indonesia di Turki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com