DPR Seharusnya Lebih Banyak Bekerja di Bulan Ramadhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, bulan suci Ramadhan seharusnya menjadi momentum bagi anggota DPR untuk menunjukkan kinerja mereka. Bukan sebaliknya, anggota DPR justru menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai alasan untuk tidak produktif menghasilkan produk legislasi.

"Justru sebaliknya, bulan suci Ramadhan seharusnya mereka menunjukkan komitmen dengan bekerja, karena bekerja itu ibadah," kata Sebastian saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).

Ia menambahkan, bulan suci Ramadhan merupakan kegiatan tahunan yang selalu dijalankan umat muslim, termasuk anggota DPR. Sehingga, hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk menurunkan kinerja anggota dewan dalam memproduksi produk legislasi.

"Kalau mempermasalahkan bulan Ramadhan menurut saya ini sudah tidak wajar. Bulan Ramadhan kan dari sononya sudah begitu kok, jangan dicari-cari alasan kesalahannya lah," tegasnya.

Anggota Badan Legislasi DPR Muslim Ayub sebelumnya menilai, Ramadhan menjadi salah satu hambatan bagi anggota dewan untuk menyelesaikan sejumlah RUU yang masuk prolegnas prioritas 2015. Dampaknya, tak satu pun UU yang disahkan pada masa sidang kali ini.

"Puasa ini tidak maksimal untuk melakukan kegiatan," kata Ayub di Kompleks Parlemen, Selasa (7/7/2015).

Selain itu, ia mengatakan, tidak sedikit anggota dewan yang berstatus rangkap jabatan di DPR. Sehingga, tak jarang ketika mereka harus membahas revisi atas sebuah UU, jadwal pembahasan itu bertepatan dengan jadwal pembahasan di tempat lain.

"Seperti saya di Baleg, juga di Banggar (Badan Anggaran), dan Komisi III. Kadang kita bahas itu bertepatan dengan jadwal lainnya, tapi kita yakin puasa ini tidak maksimal," ujarnya.

Setidaknya, ada 39 RUU yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2015. Namun, dari jumlah itu baru dua UU yang telah dirampungkan, yaitu UU Pilkada dan UU Pemda.