Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe Kritik Menteri Ekonomi Jokowi

Kompas.com - 26/06/2015, 00:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Perindo H
ary Tanosoedibjo mengkritik kinerja menteri-menteri ekonomi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, kinerja menteri-menteri ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum terlihat. Para menterina dinilai masih bermain dengan wacana yang tak kunjung terealisasi.

"Eksekusinya lambat dan kurang mengena di sasaran. Itu fakta yang dihadapi. Padahal janji-janji politik Jokowi ini sangat menjanjikan diawal," kata Hary Tanoe, Kamis (25/6/2015).

Hary mencontohkan, saat keliling ke daerah, kondisi nelayan, petani dan buruh semakin hidup dalam kemiskinan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu, kata dia, adalah naiknya harga kebutuhan bahakn pokok. Selain itu, pengangguran saat ini terus bertambah seiring dengan menyempitnya lapangan pekerjaan.

"Saya juga melihat kehidupan masyarakat marjinal masih jauh tertinggal, kesenjangan tinggi. Tapi sayang menteri dan Presiden lambat jalani reformasi birokrasi. Akhirnya program pemerintah pun terbengkalai," katanya.

Menurut Hary, tidak adanya kepastian hukum dan kepastian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga dirasakan imbasnya terhadap pelaku usaha. Banyak pengusaha kesulitan mengembangkan bisnisnya sehingga justru mengalami kerugian.

"Kita perlu tim ekonomi yang punya integritas dan kapasitas. Indonesia perlu solusi, kalau dia punya kapasitas, berarti dia punya kompetensi. Harus diingat itu. Jadi tim yang betul-betul paham akan persoalan bangsa kita dan bagaimana menyelesaikannya," katanya.

Namun, Hary tak mau terlalu menyalahkan menteri yang saat ini mengisi pos bidang ekonomi. Sebab, dia melihat, dibalik lemahnya tim ekonomi ini, ada masalah serius dalam hal leadership Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla.

"Kita harus punya kepemimpinan yang kuat dan bisa cepat menyelesaikan masalah saat ini. Presiden harus bisa menyatukan team work yang solid," ucap Hary.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Nasional
Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Nasional
Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Nasional
Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Nasional
Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Nasional
Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Nasional
Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Nasional
Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Nasional
Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Nasional
SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

Nasional
MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

Nasional
Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com