Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Tantangan ke Depan, Tingkatkan Produktivitas dan Kreativitas Batik

Kompas.com - 24/06/2015, 11:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan tantangan yang perlu dijawab dalam mengembangkan batik pada masa yang akan datang. Ia menilai penting untuk meningkatkan produktivitas batik mengingat batik sudah menjadi pakaian yang dikenakan sehari-hari.

"Karena batik sudah menjadi pakaian pagi, sore, malam, maka produksinya harus besar-besaran. Pada 2010, produksi batik sudah 4 triliun, hari ini mungkin 5 atau enam triliun karena minimal orang punya batik satu kodi dan batik punya variasi harga dari Rp 25.000 hingga Rp 25 juta, luar biasa memang. Tantangan kita tentu produktivitas yang besar," kata Kalla saat membuka Gelar Batik Nusantara 2015 di Jakarta Convention Center, Rabu (24/6/2015).

Tantangan berikutnya dalam mengembangkan batik adalah melakukan inovasi agar batik bisa diterima semua kalangan. Diperlukan kreativitas agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain yang juga mengklaim memiliki batik khasnya sendiri.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Pengunjung melihat-lihat batik di pameran Gelar Batik Nusantara 2015, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015). Acara yang diikuti ratusan pengusaha, penjual dan perajin batik ini akan berlangsung hingga 28 Juni.

"Kalau tidak, nanti kita kalah lagi sama China. Kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan di sebelah situ," tutur Kalla.

Wapres pun mengingatkan agar setiap generasi menjaga batik sehingga keberadaannya tidak tergerus perkembangan zaman. Ia menyebut batik mempunyai sejarah yang panjang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Inovasi batik, kata dia, sudah dimulai sejak berabad-abad lalu. Perkembangan batik dimulai dari Pulau Jawa, tetapi kini dikembangkan hampir di semua pulau di Indonesia.

"Batik bagi kita semua sudah menjadi hal yang lebih luas dari sebelumnya. Kalau dulu identik dengan Jawa, sekarang ada di Papua, Sumatera, Kalimantan, punya ciri khasnya sendiri. Sekarang sudah macam-macam batik, tradisional, modern, sehari-hari, yang kreatif dari segi warna dan sebagainya," ucap Kalla.

Bukan hanya itu, batik juga berkembang hingga ke negara lain. Kalla menyebut mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela yang kerap mengenakan batik saat menghadiri acara-acara internasional. Dari dalam negeri, batik mulai diperkenalkan di dunia internasional oleh Presiden Soeharto. Ketika itu Soeharto menjadikan batik sebagai pakaian resmi forum APEC.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Pembatik membatik di pameran Gelar Batik Nusantara 2015, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015). Acara yang diikuti ratusan pengusaha, penjual dan perajin batik ini akan berlangsung hingga 28 Juni.

"Pak Harto yang kita perlu berikan apresiasi, batik jadi pakaian APEC waktu itu di Bogor pada 1994. Ali Sadikin sebelumnya juga berupaya menjadikan batik pakaian resmi, tetapi lebih hitam," kata Kalla.

Wapres juga menyampaikan bahwa pola batik Indonesia telah diadaptasi perusahaan penerbangan negara lain untuk pakaian pramugarinya. Perusahaan airlines yang menggunakan batik di antaranya Malaysia Airlines dan Singapore Airlines.

Mengingat banyaknya negara lain yang mengadaptasi batik Indonesia, Kalla bersyukur karena UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya nasional Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com