Nasdem Pertimbangkan "Walk Out" Saat Rapat Paripurna Dana Aspirasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR Johnny G Plate mengatakan, fraksinya mempertimbangkan untuk melakukan aksi walk out dalam rapat paripurna yang akan digelar pada Selasa (23/6/2016) siang. Salah satu agenda rapat paripurna ini adalah pengesahan usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.

"Soal itu (walk out) kami akan membahas hal taktis tersebut. Tapi, kami mengedepankan argumentasi kami nanti," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, jika dilihat dari kalkulasi politik, kecil kemungkinan usulan dana aspirasi itu akan ditolak di dalam rapat paripurna. Pasalnya, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPR, Senin (22/6/2015), tujuh fraksi menyatakan mendukung usulan tersebut. (Baca: Golkar Kubu Agung Akan Tolak Dana Aspirasi dalam Rapat Paripurna)

"Rapat Bamus kemarin sembilan fraksi hadir, tujuh di antaranya meminta agar pembahasan diteruskan, dua menolak dilanjutkan," ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi Hanura berencana akan melakukan aksi walk out apabila dana aspirasi disahkan. Meski demikian, sikap tersebut baru akan diambil apabila upaya mereka untuk meyakinkan fraksi lain agar menolak usulan tersebut gagal.

"Kami akan walk out (kalau tidak didengarkan), lihat saja nanti," kata Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani. (Baca: Hanura Ancam "Walk Out" jika Fraksi Lain Ngotot Dukung Dana Aspirasi)

Fraksi PDI Perjuangan sudah menyampaikan penolakan atas usulan dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahun. Keputusan menolak ini diambil oleh Fraksi PDI-P setelah mendapat perintah tertulis dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. (Baca: Atas Perintah Megawati, PDI-P Tolak Dana Aspirasi)

Meski demikian, Wakil Ketua Tim UP2DP Misbakhun yakin usulan tersebut akan gol di dalam pembahasan. (Baca: Didukung 8 Fraksi, Tim Perumus Yakin Dana Aspirasi Gol di Paripurna)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan penolakannya atas usulan dana aspirasi daerah. Ia mempertanyakan mekanisme pengawasan penggunaan dana tersebut. (Baca: Wapres: Kalau DPR Punya Anggaran, Siapa yang Akan Mengawasi?)

"Kan DPR yang mengawasi pemerintah. Kalau DPR sendiri punya anggaran, siapa yang mengawasi DPR dong?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (18/6/2015).