Sejauh ini, baru Fraksi Nasdem dan Hanura yang menyatakan sikapnya menolak penggelontoran dana aspirasi.
"Kami akan walk out (kalau tidak didengarkan), lihat saja nanti," kata Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani, kepada Kompas.com, Selasa pagi.
Fraksi Hanura, kata Miryam, setidaknya akan menyampaikan dua argumen mengapa dana aspirasi harus ditolak. Pertama, munculnya dana aspirasi ini tidak berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan yang jelas.
"Anggota DPR itu kan bukan pengguna anggaran. Itu bukan fungsi DPR yang diatur dalam UU. Jadi ini berpotensi menabrak UU," ujar Miryam.
Kedua, lanjut dia, Hanura juga akan mengingatkan soal potensi ketimpangan yang akan terjadi di daerah dengan adanya dana aspirasi ini. Sebab, sebaran anggota DPR tidak merata dan lebih banyak di Pulau Jawa. Padahal, banyak daerah di luar jawa yang infrastrukturnya masih tertinggal.
"Kalau mau ikhlas, harusnya dibikin saja merata, jangan dibagi per anggota. Kalau ini kan demi kepuasan pribadi dan partainya masing-masing. Syahwat yang ditonjolkan," kata Ketua Umum Srikandi Hanura itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.