Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tak Gegabah Lakukan "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 22/06/2015, 06:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Indra P. Simatupang meminta Presiden Joko Widodo tidak gegabah melakukan reshuffle kabinet. Reshuffle tersebut harus dilakukan dengan landasan evaluasi kinerja dan tidak terpengaruh oleh hasil survei.

"Saya ingatkan Pak Jokowi agar meneliti lebih dalam kinerja dan performance menteri-menterinya. Jangan sampai terpengaruh dengan lembaga survei yang memiliki keterbatasan," kata Indra, melalui pesan singkat, Minggu (21/6/2015) malam.

Pernyataan Indra itu menanggapi hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang dilakukan pada 26 Mei hingga 3 Juni 2015. Hasil survei dengan responden 250 pekerja profesional yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said itu, mengungkap beberapa nama menteri yang dianggap layak diganti karena kinerjanya  rendah atau tidak membuat terobosan.

Nama-nama menteri yang menurut hasil survei KedaiKOPI itu patut diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Menurut Indra, survei tersebut memiliki banyak keterbatasan karena tidak cukup mewakili aspirasi masyarakat. Ia juga tidak sepakat dengan argumentasi juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio yang menyatakan citra Jokowi akan naik jika mencopot Puan dari posisi menteri.

"Reshuffle itu bukan untuk menaikkan citra Presiden, tapi bagaimana memperbaiki kabinet Jokowi agar bisa mewujudkan program mensejahterakan rakyat," ujarnya.

Menurut anggota Komisi VI DPR itu, masalah yang paling disoroti dari pemerintahan Jokowi adalah lemahnya kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi. Ia berharap Presiden Jokowi memahami dan melakukan evaluasi secara mendalam. Indikator yang digunakan untuk menyorot kinerja menteri di bidang ekonomi adalah harga kebutuhan pokok yang tidak stabil bahkan melambung tinggi, serta anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar.

"Yang jelas harus segera dilakukan Presiden saat ini adalah membongkar dan menyusun ulang mentri-mentrinya di bidang ekonomi," ujarnya.

Reshuffle atau perombakan kabinet menjadi wacana yang ramai diperbincangan beberapa waktu ini. Presiden Jokowi telah meminta seluruh menterinya membuat laporan kerja sekaligus rencana kerja hingga November mendatang.

Jokowi mengatakan, laporan para menteri sekaligus rencana kerja mereka hingga enam bulan ke depan merupakan salah satu langkah evaluasi kerja kabinet yang selalu dilakukannya untuk melihat sejauh mana program tercapai dan mengetahui masalah apa yang menghambat kerja kabinet. Meski demikian, Presiden tidak mengatakan bahwa evaluasi ini akan berujung pada perombakan kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com