Pimpinan KPK dari TNI dan Polri Harus Tega Berantas Korupsi di Korps Asalnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, mengatakan bahwa Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memastikan bahwa pimpinan yang dipilihnya tidak tebang pilih, termasuk yang berlatar belakang TNI dan Polri. Jika ada pimpinan KPK dari TNI dan Polri, maka harus berani menindak dugaan korupsi di institusi asalnya.

"Kemungkinan kan bisa terjadi sesama satu korps diduga melakukan korupsi, dia jadi kurang berani menindak," ujar Bambang saat dihubungi, Selasa (16/6/2015) malam.

Pensiunan polisi itu mengatakan, Pansel KPK harus memastikan bahwa jika ada pimpinan yang terpilih dari latar belakang TNI dan Polri, maka harus berani menindak rekannya di institusi terdahulu. Semestinya ada jaminan dari pansel atas independensi pimpinan tersebut.

"Ada suatu jaminan yang ditetapkan pansel yang mengandung risiko apabila ternyata tidak berani mengambil tindakan atas dugaan korupsi, maka orangnya langsung dicopot," kata Bambang.

Menurut Bambang, jika TNI atau Polisi tersebut terpilih jadi pimpinan KPK, maka mereka harus berani menindak dugaan rekening gendut di kedua instansi tersebut yang belakangan menjadi wacana. "Apa berani mereka bongkar? Harus adil, netral, tega, tidak kayak pimpinan kemarin. Digertak sedikit takut," kata Bambang.

Pendaftaran capim KPK akan terus dibuka hingga 24 Juni mendatang. Setelah pendaftaran ditutup, pansel akan menyeleksi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, pansel akan mengumumkan peserta yang lolos seleksi administrasi kepada masyarakat untuk mendapat masukan soal jejak rekam calon-calon yang ada.

Pansel akan melakukan serangkaian tes kepada calon, yakni pembuatan makalah, wawancara, hingga tes kesehatan. Pada 31 Agustus 2015, pansel dijadwalkan menyerahkan delapan nama calon kepada Presiden Jokowi.