Sempat Absen, Muhammadiyah Jelaskan Alasan Kembali Hadiri Sidang Isbat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat Muhammadiyah akhirnya kembali hadir dalam sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadhan, di kantor Kementerian Agama, Selasa (15/6/2015). Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengungkapkan, dulu organisasinya memilih tidak terlibat lantaran pendekatan Menteri Agama Suryadharma Ali ketika itu terlalu memojokkan Muhammadiyah.

"Iya insya Allah saya datang. Muhammadiyah dari awal ada rapat isbat selalu ikut, kecuali pada satu masa dua atau tiga tahun lalu saat pak Suryadharma Ali menjadi Menteri Agama, Muhammadiyah mengirim surat untuk tidak ikut," ujar Din di Istana Kepresidenan, Selasa sore.

Din menjelaskan, pada masa kepemimpinan Surydharma Ali, penetapan awal bulan Ramadhan terkesan dipolitisasi. Kesan itu didapatnya dari keputusan pemerintah yang memanfaatkan pakar-pakar yang secara kultur menjelekkan Muhamamdiyah.

"Seolah pandangan Muhammadiyah itu tidak benar," ujarnya.

Selanjutnya, Din menilai, pada masa Surydharma menjabat, kelompok yang diundang pemerintah sepaham dengan garis pemerintah. Lalu, hasil penetapan 1 Ramadhan dikesankan ada perdebatan.

"Tapi sejak pak Lukman Hakim jadi menteri, beliau datang ke PP Muhammadiyah, lalu menyampaikan dengan syarat-syarat begini. Maka Muhammadiyah ikut lagi sejak tahun lalu," ujar Din.

Meski akan hadir pada sidang isbat kali ini, Din mengungkapkan bahwa Muhammadiyah sudah terlebih dulu menentukan bahwa ibadah puasa dilakukan pada tanggal 18 Juni. Metode yang dilakukan Muhammadiyah adalah dengan hisab atau ilmu pasti.

"Muhammadiyah putuskan jauh-jauh hari. Malam ini ijtima' atau konjungsi, itu matahari pada garis lurus bulan bumi, baru terjadi jam 9 malam lewat sekitar 67 menit nanti setelah matahari terbenam. Berarti malam ini belum bisa dianggap malam pertama ramadhan. Muhammadiyah tetapkan besok malam sebagai malam pertama Ramadhan atau puasa pada Kamis," tutur Din.