Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Gatot Sangat Layak Jadi Panglima TNI

Kompas.com - 10/06/2015, 12:05 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai sosok KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sangat layak menjadi Panglima TNI karena memiliki banyak prestasi selama kariernya di TNI.

"Pak Gatot Nurmantyo banyak prestasi, sangat layak untuk menjadi Panglima TNI," kata Zulkifli saat dihubungi, Rabu (10/6/2015), seperti dikutip Antara.

Zulkifli tidak mempersoalkan ihwal Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Moeldoko kembali dari angkatan darat, atau tidak dari angkatan lain di TNI.

Menurut Ketua Umum PAN itu, persoalan mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden RI.

Pada Selasa (9/6/2015), Presiden RI Jokowi telah menyodorkan nama Gatot Nurmantyo kepada Pimpinan DPR RI untuk dilakukan proses uji kelayakan sebagai calon Panglima TNI.

Jokowi sebelumnya mengaku hanya menggunakan kewenangannya selaku panglima tertinggi TNI dalam memilih calon Panglima TNI.

"Saya sampaikan bahwa pencalonan panglima hak prerogatif presiden. Saya gunakan kewenangan saya sebagai panglima tertinggi TNI untuk mencalonkan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo," ujar Jokowi dalam jumpa pers di kediamannya di Solo, Rabu siang.

Dia menjelaskan bahwa keputusannya itu sudah melalui pertimbangan yang cukup matang. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah terkait dengan penguatan organisasi TNI.

"Kami hitung berdasarkan situasi geopolitik dan geostategis terkini dan saya berharap DPR memberikan persetujuan untuk pencalonan yang sudah saya sampaikan," ucap Jokowi. (baca: DPR Minta Jokowi Jelaskan Alasan Pilih Gatot Nurmantyo sebagai Calon Panglima TNI)

Pemilihan calon Panglima TNI dari KSAD ini cukup mengejutkan lantaran Jokowi mematahkan tradisi perputaran rotasi posisi Panglima. Jika menurut perputaran yang ada, posisi Panglima seharusnya diisi oleh TNI Angkatan Udara. (baca: Kalla: Dari Dulu Tradisi Pemilihan Calon Panglima TNI Tak Pasti Bergiliran)

Selama pemerintahan masa reformasi, pengisian posisi Panglima TNI selalu bergilir. Misalnya pada 1999-2002, Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut, yaitu Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto. Pada 2002-2006, Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto dari TNI Angkatan Darat. (baca: Ini Alasan Jokowi Pilih Gatot Nurmantyo sebagai Calon Panglima TNI)

Pada 2006-2007, Panglima TNI giliran dari Angkatan Udara, yakni Marsekal Djoko Suyanto. Periode berikutnya pada 2007-2010, Panglima TNI dijabat jenderal Angkatan Darat, yaitu Jenderal Djoko Santoso.

Selanjutnya pada 2010-2013, Panglima TNI dijabat kembali oleh Angkatan Laut, yaitu Laksamana Agus Suhartono, kemudian dilanjutkan Moeldoko pada 2013 hingga saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com