Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Pertanyakan Anggaran Kantor Staf Kepresidenan

Kompas.com - 04/06/2015, 22:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mempertanyakan anggaran yang diajukan Kantor Staf Kepresidenan. Pertanyaan itu dilontarkan Yandri saat menghadiri rapat Komisi II DPR RI bersama Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015) malam.

Yandri menjelaskan, Kantor Staf Kepresidenan mengajukan anggaran Rp 100 miliar untuk tahun 2015. Kantor Staf Kepresidenan tetap dapat bekerja meski anggaran yang diajukan itu belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

"Kami ingin konfirmasi, selama bekerja sampai hari ini anggarannya dari mana?" kata Yandri.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional itu mengatakan, ia terkejut ketika anggaran tahun 2016 yang diajukan Kantor Staf Kepresidenan naik menjadi Rp 159 miliar. Padahal, kata Yandri, Kantor Staf Kepresidenan lebih sederhana dari sisi tugas dan tidak memiliki banyak satuan kerja.

"Ada kejutan kerja apa di Kantor Staf Kepresidenan? Apalagi sampai naik 50 persen. Sepertinya bisa ditekan," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan itu, Luhut menjelaskan bahwa Kantor Staf Kepresidenan merupakan lembaga struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pengendalian program prioritas, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Staf Kepresidenan dibantu oleh lima deputi, staf deputi, dan sekretariat. Terkait anggaran, kata Luhut, anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk tahun 2015 telah disampaikan pada Kementerian Keuangan melalui surat Menteri Sekretaris Negara pada 7 Mei 2015. Ia mengatakan, permohonan dukungan anggaran Kantor Staf Kepresidenan tersebut masih dalam proses di Kementerian Keuangan.

"Semua volunteer, kerja, enggak ada yang aneh," ucap Luhut.

Untuk tahun 2016, Kantor Staf Kepresidenan mengusulkan anggaran sebesar Rp 159 miliar. Namun, usulan tersebut belum tertampung dalam pagu indikatif Kementerian Sekretaris Negara tahun 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com