Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Jalankan Program "Resettlement" bagi Pengungsi Rohingya

Kompas.com - 03/06/2015, 17:39 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat akan menjalankan program resettlement atau penempatan baru bagi pengungsi Rohingya di kawasan Asia Tenggara, termasuk yang terdampar di Indonesia. Amerika juga akan mendorong Asia Tenggara, terutama Myanmar, untuk mendiskusikan lebih lanjut solusi dalam mengatasi para pengungsi Rohingya tersebut.

"Kami menjalankan program resettlement bagi pengungsi di regional ini, termasuk dari Indonesia, kami akan melanjutkan itu. Tapi ini bukan top respons yang dibutuhkan saat ini. Kita butuh penyelamatan terhadap penyelundup kriminal, perdagangan manusia, dan juga membuat regional ini mendiskusikan langkah lanjut," kata Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Bidang Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi Anne C Richard, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Pada hari ini, Richard menemui Wapres Jusuf Kalla. Menurut Richard, Pemerintah AS mengapresiasi langkah Indonesia yang bersedia menampung pengungsi Rohingya dengan syarat proses resettlement dan repatriasi mereka diselesaikan dunia internasional dalam waktu satu tahun.

Mengenai jangka waktu penampungan yang disepakati Indonesia, Richard berjanji pihaknya akan membantu agar proses resettlement dan repatriasi selesai dalam waktu setahun. Meski pun, menurut Richard, proses resettlement biasanya memerlukan waktu lebih dari setahun.

"Kami bicara soal apa yang bisa dilakukan AS untuk membantu host pengungsi, tradisi yang kami lakukan. Kami biasanya butuh waktu 18-24 bulan, tapi saya didorong untuk lebih cepat dari bos saya untuk mempercepat proses," kata Richard.

Dalam dua tahun terakhir, AS telah melakukan resettlement pengungsi Burma. Pemerintah AS membawa kurang lebih 70.000 pengungsi ke AS setiap tahunnya. Sebagian kecil dari penduduk Burma tersebut adalah suku Rohingya.

Sejalan dengan upaya resettlement, Pemerintah AS akan memberikan donor kepada International Organization for Migration (IOM) dan Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi ( UNHCR). Kendati demikian, Richard menekankan bahwa resettlement bukan solusi ideal dalam menangani masalah pengungsi.

Langkah terpenting yang harus dilakukan adalah membuat para pengungsi tersebut tidak meninggalkan negara asal mereka. Misalnya, dengan memberikan pekerjaan bagi para pengungsi di negaranya. Namun, bagi pengungsi Rohingya, Richard mengakui bahwa masalahnya tidak sesederhana itu.

"Bagi rohingya, isunya beda, sangat sulit. Kita harus dorong Pemerintah Myanmar untuk memastikan Rohingya dapat hak asasinya, anak-anak bisa bersekolah dan mendapatkan kewarganegaraan dan bisa hidup bebas, itu solusi yang sebenarnya," kata Richard.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Richard telah menyampaikan kepada Kalla apresiasi Pemerintah AS terhadap Indonesia. Kedua pihak juga membicarakan kerja sama ke depannya terkait penanganan pengungsi rohingya.

"Disampaikan Beliau kepada Wapres dan AS sangat menghargai upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ini," kata Retno.

Ia menyampaikan bahwa Richard terkesan dengan warga Aceh yang membantu pengungsi Rohingya. Sebelum bertemu Wapres, Richard telah mengunjungi pengungsi Rohingya di Aceh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com