Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Bantah Disebut Menolak Lapor Harta Kekayaan

Kompas.com - 02/06/2015, 14:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso membantah jia dia disebut menolak melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi merasa pernyataannya soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), telah diputarbalikan oleh media.

"Saya tidak pernah katakan saya tidak akan mengisi LHKPN, kan sudah dari awal, tetapi kenapa sebutnya demikian? Kemarin saya ditanya oleh beberapa teman media, dan saya tahu media itu, ternyata suara saya dibalik. Terus terang saja ini bukti fitnah buat saya," ujar Budi saat ditemui seusai peresmian Prakarsa Anak Bhayangkari di Graha Purna Wira, Jakarta, Selasa (2/6/2015).

Budi mengatakan, perihal LHKPN, beberapa media telah digunakan oleh kepentingan suatu kelompok yang dengan sengaja ingin menjatuhkan dirinya dari jabatan Kepala Bareskrim.

Hal itu lantaran saat ini Bareskrim Polri tengah menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi. [Baca: Budi Waseso Tak Mau Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK]

Meski demikian, ia menyatakan tidak akan mempermasalahkan mengenai pemberitaan yang menyebut bahwa ia tidak akan melapor harta kekayaan. Menurut Budi, adalah hal yang wajar jika banyak pihak yang tidak senang terhadap dia.

"Tetapi ya sudahlah, saya tidak boleh emosional, inilah bukti memang ada yang ingin membalikkan untuk menjatuhkan saya. Apalagi Bareskrim ini khususnya sedang tangani kasus besar," kata Budi.

Dalam beberapa waktu terakhir banyak pihak yang mengkritik sikap Budi Waseso, karena sikapnya yang dianggap melanggar aturan.

Sebelumnya, dalam pemberitaan disebutkan bahwa Budi menolak untuk melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke KPK.

Budi meminta KPK untuk menelusuri sendiri harta kekayaannya. Ia membantah jika sikapnya itu bentuk ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dia beralasan, tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana. Budi merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri harta kekayaannya dibanding dia yang membuat laporan. Ia tidak mau LHKPN yang dilaporkannya malah memunculkan persoalan pada kemudian hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com