Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW: 38 Perwira Polri akan Pensiun, termasuk Sutarman

Kompas.com - 02/06/2015, 13:20 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dalam enam bulan ke depan, ada 38 perwira Polri yang akan mengakhiri masa tugasnya, mulai dari jenderal bintang empat hingga komisaris besar. Dengan demikian, Polri akan melakukan mutasi besar dalam waktu dekat.

"Posisi yang akan dimutasi antara lain posisi-posisi strategis, seperti Asisten SDM, Kadiv Propam, dan sejumlah kapolda," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane seperti dikutip Tribunnews, Selasa (2/6/2015).

IPW menilai mutasi besar ini terlambat dilakukan akibat adanya tarik-menarik di internal Polri. Masing-masing elite ingin menampilkan kader terbaiknya, terutama untuk posisi Asisten SDM, Propam, Kapolda Papua, Kapolda Jabar, Kapolda Metro, dan lain-lain. Akibatnya, meski sudah ada perwira yang pensiun, mutasi belum juga dilakukan.

Mutasi kali ini dilakukan karena dua hal. Pertama, banyaknya perwira yang akan pensiun hingga satu semester ke depan. Perwira yang pensiun meliputi lulusan Akademi Kepolisian tahun 1980 hingga 1985. Di Akpol 1980, ada dua perwira yang pensiun.

Akpol 1981 terbanyak, yakni 15 perwira, termasuk mantan Kepala Polri Jenderal Sutarman yang akan pensiun pada September nanti. Adapun Akpol 1982, ada 10 yang pensiun. Akpol 1983 ada sembilan, Akpol 1984 ada satu, dan Akpol 1985 satu yang pensiun.

IPW menilai tarik-menarik dalam mutasi kali ini terjadi antara Akpol 1982, 1983, dan 1984. Dari Akpol 1982, ada empat teman satu angkatan Kepala Polri Badrodin Haiti yang bakal dimunculkan memegang jabatan strategis, yakni Irjen Ngadino, Irjen Sabar Rahardjo yang pernah dicopot dari Kapolda DIY karena kasus Cebongan, Irjen Happy Kartika, dan Irjen Budi Winarso.

Yang menarik dari mutasi kali ini adalah akan bergesernya perwira Akpol 1986 dan 1987 ke posisi strategis. IPW berharap mutasi kali ini diwarnai dengan semangat reformasi mental dan mengedepankan profesionalisme kepolisian dan bukan hanya karena faktor pertemanan satu angkatan.

"Sehingga proses perubahan Polri bisa segera digulirkan secara cepat dan masyarakat bisa merasakan hadirnya polisi sipil yang profesional," kata Neta. (Johnson Simanjuntak)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com