Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perangi Obat dan Kosmetik Ilegal, BPOM Segera Rilis "Hotline" Aduan

Kompas.com - 02/06/2015, 04:25 WIB
Kontributor Ungaran, Syahrul Munir

Penulis

UNGARAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera merilis hotline atau layanan telepon untuk menampumg pengaduan dari masyarakat terkait peredaran obat dan kosmetik ilegal melalui transaksi secara online.

Berbicara di seminar Penggunaan Herbal/Jamu dalam Pengobatan Komplementer Penyakit Degeneratif di pabrik PT Sidomuncul, Ungaran, Kepala BPOM Roy Sparingga mengakui, pihaknya mempunyai keterbatasan sumber daya untuk mengawasi peredaran obat dan kosmetik di masyarakat. Sedangkan di sisi lain, pemasaran obat dan kosmetik ilegal sangat gencar melalui media sosial.

"Kami akan membuat seperti hotline, agar masyarakat bisa mengadukan. Yang tahu banyak itu kan masyarakat yang sering menggunakan media sosial. Saya ingin masyarakat ini menjadi kepanjangan tangan dalam tanda petik, untuk kepentingan masyarakat juga," kata Roy seperti dikutip dari siaran Pers Humas PT Sidomuncul, Senin (1/6/2015).

Menurut Roy, kebanyakan obat ilegal yang dijual melalui online adalah obat tradisional berbahan kimia obat dan kosmetik palsu. Untuk memutus penjualan produk obat dan kosmetik non register tersebut, diperlukan terobosan dan kerja sama semua pihak.

"Ini cybercrime, jadi kami akan bekerja sama dengan Polri dan juga interpol. Jadi tugas kami akan meningkatkan kemampuan menangani cybercrime," kata Roy.

Selain menyediakan hotline yang bisa diakses masyarakat serta kerja sama dengan Polri, keseriusan BPOM dalam memerangi peredaran obat dan kosmetik ilegal juga ditandai dengan studi banding ke beberapa negara yang sudah berhasil menangani masalah peredaran obat dan kosmetik palsu.

Roy mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bekerja sama dengan interpol, termasuk regulator di negara tetangga.

"Saya baru saja ke Australia dan ke Tiongkok. Melihat bagaimana regulator mereka mengawasi (peredaran obat dan kosmetik). Ini penting sekali dikawal karena bagian untuk perlindungan masyarakat," ujar Roy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com