Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungi Parlemen Sudan, DPR RI Fokus Tingkatkan Kerja Sama

Kompas.com - 01/06/2015, 19:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI melakukan kunjungan ke Sudan dalam rangka menghadiri pelantikan parlemen baru Sudan, Senin (1/6/2015). Delegasi DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi' Munawar.

Sejumlah anggota DPR lainnya juga diajak dalam kunjungan ini. Fahri mengaku menyambut baik dan mendukung keinginan Parlemen Sudan untuk menjadi Sekretariat Parlemen Asia Afrika yang pertama. Diharapkan, ke depan, hubungan kerja sama Indonesia-Sudan bisa lebih baik, dan didukung parlemen kedua negara.

"Hal ini diperlukan agar tetap terpelihara dalam memori bahwa Indonesia dan Sudan memiliki hubungan khusus," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR dan DPRD, setiap anggota DPR memiliki kewajiban meningkatkan kerja sama antar parlemen. Secara khusus, kata dia, kedua parlemen akan memfokuskan peningkatan kerja sama antarparlemen ini di negara-negara Islam.

Dalam hubungan antara Indonesia dan Sudan, kata Fahri, terdapat tiga level komunikasi yang perlu dibangun. Pertama, DPR dan Pemerintah Indonesia akan segera mengucapkan selamat atas pelantikan parlemen dan pelantikan presiden Sudan keesokan harinya.

Kedua, peningkatan hubungan business to business yang sudah menunjukkan progress signifikan perlu terus ditingkatkan. Ketiga, hubungan antarmanusia atau antarrakyat yang merupakan hal paling mendasar.

"Sebagai contoh, ternak dari Sudan pernah terhambat impornya ke Indonesia karena isu penyakit mulut dan kuku. Maka DPR RI akan mendorong agar sertifikasi sehat terhadap ternak dari Sudan mendapatkan prioritas, sehingga persoalan dapat dituntaskan," kata Fahri.

Ke depannya, kata dia, kemungkinan dikuatkannya kerja sama Parlemen untuk mendukung perdagangan kedua negara di bidang produk pertanian, peternakan dan kehutanan bisa terus ditingkatkan. Delegasi DPR RI pun berjanji akan memberikan dorongan pada Pemerintah RI agar bisa menindaklanjuti potensi itu, termasuk mengatasi hambatan yang ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com