Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Ekonomi Jatuh, PSSI Juga Diperlakukan seperti Ini!

Kompas.com - 01/06/2015, 12:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyesalkan keputusan FIFA yang memberikan sanksi kepada PSSI. Akibat sanksi ini, tim nasional Indonesia tidak bisa berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia.

"Ini mengganggu kesenangan rakyat Indonesia. Ekonomi jatuh. PSSI juga diperlakukan seperti ini," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/6/2015).

Menurut Fadli, sanksi yang dijatuhkan FIFA disebabkan pemerintah lambat mengambil keputusan untuk mencabut pembekuan PSSI. Fadli menilai, langkah pembekuan sebenarnya tidak perlu dilakukan sejak awal.

Jika memang PSSI dianggap bermasalah, pemerintah cukup mencari orang-orang yang bermasalah dan mengeluarkannya dari lembaga tersebut.

"Jadi, pemerintah seharusnya bisa lakukan proses recovery dalam waktu dekat dan mengevaluasi tindakannya salah. Ini merupakan hal yang patut diperbaiki karena dampaknya seluruh Indonesia," ucap Fadli.

Jika pemerintah tak mengambil tindakan dalam waktu dekat, Fadli mengatakan, tidak menutup kemungkinan DPR akan menggunakan hak bertanya hingga hak menyelidiki.

"Di komisi terkait (Komisi X) penggunaan hak-hak ini sudah mulai dibicarakan," ujar politisi Partai Gerindra ini.

FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, Sabtu (30/5/2015), berupa larangan berkiprah di laga internasional. Namun, khusus untuk SEA Games Singapura, 5-16 Juni, FIFA mengizinkan tim Indonesia tetap berlaga.

Sanksi itu dijatuhkan karena pemerintah dinilai mengintervensi PSSI. Bentuk intervensi itu antara lain pembekuan PSSI pada 17 April dan dibentuknya Tim Transisi yang mengambil alih tugas-tugas PSSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com