Fadli Zon Minta "Srikandi" di Pansel KPK Bebas Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo memastikan lagi latar belakang dari sembilan anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Fadli berpesan, jangan sampai ada di antara sembilan orang Pansel KPK yang mempunyai kepentingan politik.

"Dari orang-orang yang dipilih tidak boleh ada yang punya muatan politik. Tidak punya kepentingan untuk menitipkan seseorang. Sehingga komisioner yang terpilih betul-betul bisa kerja profesional," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2015).

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon menanggapi Ketua Pansel Destry Damayanti yang saat ini menjabat di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Jika hal itu benar, kata dia, maka sudah pasti akan terjadi konflik kepentingan.

"Tugas KPK itu kan mengawasi semuanya, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kalau yang memilih berasal dari eksekutif kan akan ada conflict of interest," ucap politisi Partai Gerindra ini.

Fadli pun meminta Destry untuk memilih salah satu jabatan, Ketua Gugus Tugas Ketahanan Ekonomi Kementerian BUMN atau Ketua Pansel KPK. Menurut dia, akan lebih baik apabila Destry mundur sebagai ketua pansel, apalagi jika yang bersangkutan sudah terlanjur dekat dengan Rini.

"Mudah-mudahan ini karena ketidaktahuan Jokowi. Kalau tahu, harus kita koreksi. Itu tidak bisa," ujarnya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian BUMN Teddy Poernomo saat dikonfirmasi, mengakui Destry merupakan salah satu staf di Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno. "Dia Ketua Gugus Tugas Ketahanan Ekonomi (Kementerian) BUMN," kata Teddy. (Baca: Ketua Tim Pansel KPK Orang Dekat Menteri BUMN?)