Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pengungsi Rohingya Ditempatkan di Pulau Jika Banyak

Kompas.com - 22/05/2015, 20:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Pemerintah akan mempertimbangkan untuk menempatkan pengungsi Rohingya dalam satu pulau jika mereka datang dalam jumlah besar. Jika tidak, Kalla menilai belum perlu ditempatkan di pulau khusus.

"Kalau jumlahnya besar, iya. Kalau kecil, seribu, enggak perlu," kata Kalla di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (23/5/2015).

Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini Pemerintah RI sanggup untuk membiayai para pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia. Kalla telah memerintahkan Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, dan kepala daerah untuk ikut mengurus pengungsi Rohingya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Pemerintah belum berencana menempatkan pengungsi Rohingya dalam suatu pulau, seperti di Pulau Galang, Desa Sijantung, Kepulauan Riau. Pulau ini pernah menjadi lokasi penampungan pengungsi Vietnam pada tahun 1980-an.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir, Pulau Galang merupakan pulau yang ditujukan untuk pariwisata, bukan lagi untuk penampungan. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah sepakat dengan Malaysia untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya.

Kedua negara sepakat untuk menampung para pengungsi asalkan proses resettlement dan repatriasi mereka diselesaikan bersama komunitas internasional dalam waktu satu tahun. Untuk jangka pendek, baik Indonesia mau pun Malaysia mengutamakan untuk menarik para pengungsi yang masih berada di laut agar segera sampai di daratan.

Diperkirakan ada 7.000 pengungsi yang masih terombang-ambing di lautan hingga saat ini. Selanjutnya, pemerintah setempat akan memberikan bantuan kepada para pengungsi itu, termasuk pemberian makanan.

Kendati demikian, Armanatha menyampaikan bahwa Pemerintah akan mendata kembali para pengungsi. Dari ribuan pengungsi yang masuk, sebagian diperkirakan berasal dari Banglades yang pergi dari negaranya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

Para pengungsi dengan motif ekonomi ini tidak akan diperlakukan seperti para pencari suaka yang terdesak ke luar dari negaranya karena perlakuan diskriminatif. Indonesia juga berharap adanya bantuan dari dunia internasional, misalnya dalam bentuk pendanaan untuk menangani masalah pengungsi Rohingya ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com